Prabumulih, Merdekasumsel.com - Meski Walikota Prabumulih H Ridho Yahya secara tegas menyatakan dan meminta masyarakat mengusir truk-truk angkutan berat masuk kota Prabumulih, namun hal itu tidak membuat PT GH EMM Indonesia di Desa Gunung Raja Kabupaten Muaraenim bergeming.
Perusahaan anak usaha CHN ENERGY GROUP itu bahkan akan tetap mengoperasionalkan atau tidak akan menghentikan angkutan berat melintasi kota Prabumulih serta tidak akan takut dengan truk dihadang.
Hal itu ditegaskan Humas PT GH EMM Indonesia, Supri Arison ketika diwawancarai usai melakukan pertemuan dengan MPC Pemuda Pancasila di Caffe & Me Prabumulih, Selasa (29/09/2020).
"Untuk sementara ini truk kita masih melintas, truk belum kita stop kita masih harus berkoordinasi dengan vendor karena truk itu mereka PT SBS," ungkap Supri Arison.
Pria yang akrab disapa Icon itu mengaku untuk menghentikan ribuan truk melintas masih harus berkoordinasi dan berbagai langkah serta saran para lembaga swadaya masyarakat kita berusaha jalankan.
"Sementara masih mintas dan kita sedang berusaha bangun jalan baru yang sekarang masih dikerjakan di dalam lokasi perusahaan sudah 50 persen," bebernya seraya mengatakan jumlah truk tidak tau pasti karena dari vendor PT SBS.
Ditanya kenapa tidak melintas di jalan yang masuk wilayah Kabupaten Muaraenim, Supri Arison mengatakan sejauh ini hanya jalan milik Pertamina di kota Prabumulih yang mampu dilalui sementara jalan di Muaraenim dekat perusahaan tidak bisa.
"Sementara ini hanya jalan Pertamina itu yang memungkinkan, jika truk distop (oleh warga-red) kita serahkan ke PT SBS selaku vendor," tegasnya.
Disingung tuntutan ratusan anggota MPC Pemuda Pancasila dalam aksi apakah telah dipenuhi, Supri Arison mengaku sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan belum ada kesepakatan dari tuntutan.
"Intinya kita akan intens komunikasi dengan PP Prabumulih," katanya mengelak telah ada kesepakatan.
Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila kota Prabumulih, Rifky Badai SH MKn menegaskan pihaknya tetap pada tuntut awal agar point-point aksi dipenuhi oleh pihak perusahaan.
"Intinya point CSR untuk masyarakat, masalah tenaga kerja dan masalah transportasi karena berdasarkan aturan Dirjen Perhubungan darat dan Perwako itu jelas masalah transportasi angkutan perusahaan," bebernya.
Rifky juga membeberkan yang menggelitik pihaknya bahwa kenapa perusahaan tidak pernah bisa melintas di jalan Kabupaten Muaraenim sehingga tidak mengganggu masyarakat dan jalan kota Prabumulih.
"Wilayah PT GH EMM Indonesia itu di Kabupaten Muaraenim dan yang menggelitik kita kenapa mereka tidak pernah menggunakan jalan Muaraenim, mereka mengatakan hanya jalan itu (Prabumulih) bisa dilintasi. Makanya kita minta mereka segera berkoordinasi dengan Pemkot Prabumulih jangan sampai justru jadi masalah," tambahnya. (MS01)
