Sekda Prabumulih : Anggaran Sudah Ada Insentif Tenaga Kesehatan Siap Dibayarkan

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com -- Pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih menargetkan dalam dua hari kedepan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah (Inanakesda) terhitung dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2021 sudah dibayarkan semua. Langka cepat ini dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih karena anggarannya sudah ada.

"Beberapa hari ini berkoordinasi dengan Dinkes dan kepala BPKAD, artinya memang ada keterlambatan administrasi dari puskesmas ke rumah sakit. Insya allah akan segera dibayarkan karena anggarannya sudah tersedia untuk insentif tenaga kesehatan," ujar Sekda Pemkot Prabumulih, Elman ST saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (31/8/2021).

Sekda Elman ST menerangkan, pihaknya mamang mengakui adanya keterlambatan karena kendala data nakes. Yang mana nakes kurangnya informasi dari Dinkes sendiri bagaimana pola pelaporan.

"Ya hampir seluruh tenaga kesehatan belum menerima insentif dari bulan Januari sampai Agustus. Dana pembayaran innsentif tenaga kesehatan daerah (lnnakesda) Tahun 2021 yang bersumber dari refocusing 8% dan Bok. Untuk Rp 400 juta dari bok sudah selesai dibayarkan untuk 4 bulan. Sedangkan Rp 750 juta yang belum dibayarkan, dan dua hari kedepan dibayarkan semua," ujarnya.

Masih kata Sekda Elman ST menambahkan, supaya tidak terjadi hal ini lagi pihaknya akan lebih cepat apalagi menyangkut insentif nakes. Secara administrasi akan lebih cepat lagi diupayakan, apalagi menyangkut pelayanan. " Meski insentif terlambat tidak mempengaruhi kinerja para tenaga kesehatan. Mereka tetap profesional dalam bekerja," katanya.

Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Pemkot Prabumulih, drg Sri Widiya Astuti menerangkan, memang insentif tenaga kesehatan dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2021 belum ada pembayaran. Saat ini berkas nakes masih tahap verifikasi dan kalau lengkap langsung kita bayarkan. 

"Estimasi kita kalau berkas lengkap langsung dibayarkan. Jadi gini pada saat verifikasi kalau ada kekurangan dan kesalahan berkas dikembalikan lagi. Puskesmas juga beban kerjanya banyak, mereka juga vaksinator dan kegiatan sehari-hari banyak, jadi kadang-kadang mereka lambat tapi lambatnya bukan tidak dikerjakan tapi kesulitan melakukan perbaikan," terangnya.

Oleh karena itu, sambung drg Sri Widiya Astuti, pihaknya bersama sama dengan puskesmas dan RSUD bagaimana caranya SPJ ini cepat. "Karena aplikasinya sudah disempurnakan dari Kemenkes jadi kawan-kawan nakes lebih mudah dan nilai uangnya langsung keluar. Tapi datanya tetap, kalau dulu masih manual makanya agak lambat. Untuk nakes tim covid ada 5 orang terdiri dokter dan perawat. Untuk puskesmas ada 5 orang tim covid satu puskesmas, jadi kalau ada 9 puskesmas kali 5 orang itulah jumlahnya. Kalau untuk RSUD ada SK nya sendiri," tegasnya.

Lebih lanjut drg Sri Widiya Astuti mengatakan, kalau untuk total pembayaran berdasarkan kasus. Jadi tidak sama, untuk dokter spesialis Rp 15 juta dan dokter umum Rp 5 juta. "Tapi itu total berapanya itu berdasarkan berapa hari dia bekerja dan kasus yang ditangani. Itulah yang membaut lambannya laporan. Oleh karena itu kami targetkan 2 hari kedepan insentif nakes terbayarkan semua," tandasnya.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan teguran kepada sepuluh Bupati/Walikota terkait pencairan insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda).

Teguran yang diberikan melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021 itu dialamatkan untuk 5 Walikota, yakni Walikota Padang, Walikota Bandar Lampung, Walikota Pontianak, Walikota Langsa, dan Walikota Prabumulih, serta 5 Bupati, yakni Bupati Nabire, Bupati Madiun, Bupati Gianyar, Bupati Penajam Paser Utara, dan Bupati Paser.

Selain itu, pencairan insentif tenaga kesehatan daerah atau Innakesda telah lama menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Sebab, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19, sehingga seluruh haknya harus segera disampaikan atau diberikan. Berbagai ketentuan juga telah dikeluarkan sebagai payung hukum dalam pencairan Innakesda, yakni: 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) sebagai Bencana Nasional; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Tak hanya itu, sederet regulasi lainnya juga turut mendukung pencairan Innakesda, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian lnsentif dan Santunan Kematian bagi Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (FAP) 

Sumber : Rilis Diskominfo Prabumulih

Read More

Pemkab Muba Wujudkan Petani Mandiri dan Melek Teknologi Bersama Tim IPB

Musi Banyuasin, Merdekasumsel.com - Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Musi Banyuasin Ir. A Tamrin hadiri acara Panen Raya Padi kelompok penangkar benih padi Kabupaten Muba di Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, Kamis (26/8/2021).

Masyarakat Desa Air Balui gembira tak peduli teriknya matahari membakar. Para petani sumringah memanen padi mereka ditemani Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Musi Banyuasin Ir A Tamrin dan Ketua tim Komunitas Estate Padi (KEP) IPB Bogor Dr Ir Amiruddin Saleh, MSi.  Acara panen raya padi bersama ini tetap patuhi Protokol Kesehatan COVID-19.

Tamrin mengatakan Pemkab Muba tidak pernah berdiam diri sebaliknya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat petani. 

Alih-alih berdiam diri, Muba lewat Dinas TPHP Muba membuat terobosan bidang hilir dengan memasarkan beras petani kepada pegawai Pemkab, baik itu PNS maupun tenaga kerja kontrak dan direncanakan beras hasil petani ini dibeli dan dikonsumsi warga Muba  dengan harga Rp 10.000/ kg. Syaratnya, para pengiling padi atau pengusaha besar membeli gabah petani dengan harga minimal Rp 4.000/kg GKP.

"Guna memenuhi kebutuhan benih padi varietas unggul baru, Kabupaten Muba mulai mengembangkan kelompok penangkar benih padi Inbrida baik melalui APBD kabupaten, APBD Provinsi dan APBN pusat berupa kegiatan koorporasi dan swadaya masyarakat yang pada tahun 2021 seluas 254 Ha berlokasi di dua kecamatan yaitu Sungai Lilin dan Sanga Desa. Khusus Kecamatan Sanga Desa dilakukan kerjasama dengan tim KEP IPB Bogor guna peningkatan teknis budidaya, SDM dan manejemen kelompok tani," ungkap Tamrin.

Camat Sanga Desa Hendrik Leo SH Msi diwakili Sekcam Naherunay SH MSi mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Muba yang peduli dengan masyarakat Kecamatan Sanga Desa. 

Dijelaskannya, produksi padi di Desa Air Balui dengan luas 89 hektar itu sudah diatas rata-rata yakni 7,9 ton/hektar  Menurutnya, hasil ini merupakan kerja keras dari kelompok tani, koordinator dan penyuluh yang selalu meningkatkan kinerja dan teknologi petani di Air Balui.

"Kami atas nama Pemerintah Kecamatan Sanga Desa (Sandes) dan masyarakat Desa Air Balui mengucapkan terima kasih kepada Bupati Dodi Reza atas kepedulian dan perhatiannya. Dan kami atas nama Kecamatan Sanga Desa mengapresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada unsur-unsur yang terlibat khususnya kepada petani, walaupun di masa pandemi COVID-19 masyarakat Air Balui tetap dapat meningkatkan perekonomian yang melalui budidaya padi," terangnya.

Ketua Tim Komunitas Estate Padi (KEP) IPB Bogor Dr Ir Amiruddin Saleh MSi menyatakan  siap membantu petani di Kabupaten Muba khususnya di desa Air Balui.

"Kita akan latih dan kawal petani- petani ini sehingga bisa menjadi petani yang mandiri. Jadi mereka bisa mempunyai pembibitan sendiri. Untuk itu, kita siap mendukung petani dengan melatih petani mengelola, serta melek terhadap kemajuan teknologi. Prinsipnya kita mengulurkan tangan untuk mengajak petani di Muba berubah menjadi lebih baik lagi, untuk itu kita butuh support dari Pemkab Muba, karena kita tidak bisa melakukannya ini sendiri," pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Ketua tim KEP IPB Bogor Dr Ir Amiruddin Saleh MSi menyerahkan bantuan benih padi terbaru untuk masyarakat secara simbolis kepada Kepala Dinas TPHP Ir. A Tamrin.(Sri)

Read More

Ridho Yahya : Kita Protokol Kesehatan Sajalah, Masih Banyak Yang Belum Vaksin

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com -- Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM menanggapi terkait adanya kebijakan sertifikat vaksin covid 19 yang digunakan untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan. 

Untuk di Kota Prabumulih sendiri belum mengambil kebijakan itu, lantaran masih banyak masyarakat Prabumulih yang belum vaksin. 

"Kita protokol kesehatan sajalah, kalau kita berpatokan dengan vaksin prabumulih banyak yang belum vaksin sedangkan kita sekarang sedang menunggu vaksin suplai dari pusat provinsi belum banyak juga," kata Walikota Prabumulih, Ridho Yahya ketika diwawancarai, rabu (25/8/2021).

Ridho menerangkan, jika kebijakan itu dilakukan kasihan dengan warga serta pihak Mall kalau memang syarat vaksin untuk masuk Mall. "Ya memberatkan, beda Kalau kita sudah 75 persen di vaksin beda. Dan ini dak bisa menyalahkan masyarakat juga karena vaksinnya yang kita belum ada, " terangnya. 

Lanjut, orang nomor satu di kota nanas ini menyarankan jangan dulu dilakukan syarat vaksin untuk pengunjung Mall. "Kasihan pengusaha, kasihan masyarakat, disatu sisi pengen vaksin tapi vaksinnya belum ada bukan salah masyarakat kan kalau belum melakukan vaksin, " ujarnya. 

Baca juga : Pengunjung Citimall Prabumulih Yang Belum Memiliki Sertifikat Vaksin Masih Bisa Masuk Mall

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengatakan selagi hal tersebut belum mendesak masyarakat masih bisa beraktivitas di tempat umum tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

"Sejauh ini yang kita lihat bahwa masyarakat Prabumulih masih tetap patuh dengan protokol kesehatan, jangan hanya karena vaksin, masyarakt tidak bisa masuk ke pusat perbelanjaan, " ucapnya. 

Palo menegaskan Jangan juga masyarakat yang belum melakukan vaksin ini menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. "Sementara perlu kita sadari sejauh ini Prabumulih sendiri Dropin vaksin yang masuk ke kita ini masih terbatas, artinya masih banyak masyarakat yang masih menunggu untuk di lakukan vaksin covid 19, " tegasnya. (FAP) 

Read More

Bantu UMKM di Masa Pandemi, BSB Prabumulih Dirikan Pojok UMKM Berbasis Digital

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com -- Bank Sumsel Babel (BSB) cabang Kota Prabumulih menyediakan tempat pojok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Digital di ruang tunggu nasabah bank. 

Hal tersebut dilakukan guna untuk membantu meningkatkan ekonomi khususnya bagi para pelaku UMKM di kota Prabumulih meskipun ditengah pandemi Covid 19.

Pojok UMKM tersebut diririkan sebagai tempat promosi produk dan layanan bank sumsel serta menjadi tempat pelaku UMKM menjual hasil usaha. 

"Kita melihat di ruang tunggu kita ada space kosong, untuk itu kita dirikan pojok UMKM berbasis digital. Para pelaku UMKM bisa menjual dagangan mereka disana dan kita bisa sosialisasi produk dam layanan bank," kata Kepala BSB Cabang Prabumulih, Tian Kaudampu Yamin ketika diwawancarai, Rabu (25/8/2021). 

Tian menuturkan, di pojok UMKM berbasis digital itu dipasang barcode Qris dimana para nasabah yang akan berbelanja makanan dari penjual UMKM cukup membayar dengan melakukan secara digital menscan barcode. 

"Dengan adanya sistem itu tentu akan menarik perhatian masyarakat atau nasabah karena mereka bayar secara digital pakai mobile banking lalu scan produk dan scan Qris, kalau ada Oppo atau Gopay bisa dan petugas kita standby memberikan palayanan untuk transaksi digital itu," tuturnya. 

Lanjut Tian menerangkan, dengan adanya pojok baca tersebut tentu akan membuat nasabah tidak bosan menunggu antrian karena bisa menunggu sambil berbelanja. "Tentu dengan adanya pojok UMKM ini kalau nasabah mau belaja bisa langsung dan menunggu antrian sambil melihat produk UMKM," ucapnya. 

Tian menjelaskan, untuk mengisi pojok UMKM itu diambil dari nasabah atau pelaku UMKM yang menjadi binaan bank sumsel babel di kota Prabumulih. 

"Misalnya satu minggu UMKM ini, lalu ganti UMKM itu dan terus bergantian. Jelasnya produk yang dijual merupakan produk kering yang tak perlu dimasak dan bisa langsung dijual, jadi mereka pasang Qris dan kami bisa memasarkan produk yang selalu dilihat orang," jelasnya. 

Lebih lanjut, Tian mengatakan untuk lapak pojok UMKM itu sendiri diberikan cuma-cuma untuk ditempati para pelaku UMKM secara bergantian dengan gratis atau tak dipungut biaya. 

"Kami juga bisa memajang produk-produk andalan kota Prabumulih, misal minuman nanas khas Prabumulih dan hasil UMKM lainnya," pungkasnya. (FAP) 

Read More

Pengunjung Citimall Prabumulih Yang Belum Memiliki Sertifikat Vaksin Masih Bisa Masuk Mall

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com -- Kebijakan penggunaan sertifikat atau kartu vaksin Covid 19 sebagai syarat untuk masuk bagi pengunjung mall atau tempat pusat perbelanjaan belum berjalan, sehingga sejumlah pengunjung masih bebas masuk tanpa ditanya sertifikat vaksin covid 19.

Hal tersebut dilihat pada salah satu pusat perbelanjaan di kota Prabumulih yakni Citimall Prabumulih yang belum memberlakukan kebijakan tersebut. 

Menurut pantauan Merdekasumsel.com, Selasa (24/8/2021), pengunjung yang masuk ke citimall Prabumulih hanya dilakukan cek suhu, mencuci tangan dan pakai masker.

Menanggapi hal itu, HRGA Ops SPV Citimall Prabumulih, Yudi Mariandi mengatakan saat ini memang belum diberlakukan. Pengunjung yang datang hanya dicek suhu.

Terkait adanya kebijakan untuk penggunaan sertifikat vaksin bagi para pengunjung hingga saat ini belum mengetahui pasti kebijakan tersebut akan diberlakukan.

"Saat ini masih mengikuti informasi dari kementrian kesehatan, sebenarnya kita sudah mengajukan barcode untuk checkin atau masuk ke dalam mall, jadi saat ini kita sedang proses menunggu barcode itu turun atau sudah di serahkan kepada kita, baru kita bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu, " katanya seraya menuturkan pihaknya belum mendapatkan aturan tertulis terkait hal tersebut. 

Yudi menerangkan untuk menerapkan aturan itu tentu perlu kebijakan resmi dari pihak Pemerintah, apakah bisa langsung diterapkan atau dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Mengingat jumlah masyarakat Prabumulih ini mungkin masih banyak yang belum dapat atau belum melakukan vaksin covid 19.

"Balik lagi kebijakan nya ke pemerintah apakah itu bisa langsung di terapkan, Karena mengingat juga jumlah yang sudah tervaksin di prabumulih ini mungkin masih jauh dari harapan sehingga menurut kami masih bisa di lakukan sosialisasikan dahulu, " ujarnya. 

Pria berkacamata itu mengatakan sepengetahuan kami mungkin masih 15 persen yang sudah vaksin covid 19, sedangkan penerapan atau pemberlakuan terkait aturan ditanya kartu vaksin itu kan bagi daerah yang sudah pencapaian vaksinasi 80 persen contoh seperti didaerah pulau jawa wajar kalo itu sudah diberlakukan. 

"Kalau sejauh ini kita dalam kondisi travid sangat rendah. Kalaupun nanti diterapkan hal seperti itu pasti akan berdampak, namun saya tidak dapat memastikan berapa persentase dampak tersebut, " jelasnya. 

Lanjut Yudi menuturkan dengan berlaku PPKM level 3 di Kota Prabumulih, untuk jam operasional atau jam buka tutup Mall di buka pukul 10.00 Wib dan tutup hingga pukul 20.00 Wib sesuai dengan aturan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). 

Dilain kesempatan, Afrida salah satu pengunjung citimall Prabumulih ketika ditanya mengenai aturan wajib sertifikat vaksin untuk memasuki mall, dirinya mengatakan sudah mengetahui hal itu dari sosial media akan tetapi sangat beruntung mall di Prabumulih belum menerapkan aturan seperti itu lantaran dirinya belum melakukan vaksin covid 19.

"Sekarang masih sulit untuk cari vaksin tahap 1, kalaupun ada juga ngantri kadang sudah antri tapi stok vaksin nya sudah habis. Kalau informasi tentang masuk mall harus nunjukin sertifikat vaksin itu saya sudah tahu tapi sulit bagi kami yang belum sama sekali vaksin, " ucapnya. 

Senada yang dikatakan Indah, berkunjung ke citimall hanya untuk berbelanja di salah satu tenant yang ada di Citimall Prabumulih. "Saya kesini hanya berbelanja kebutuhan pokok di salah satu tenant, tadi saya masuk cuma di cek suhu tubuh dan tidak ada ya di tanya sertifikat untuk masuk. Kalau di luar kota mungkin sudah ada yang kalau masuk di tanya sertifikat tapi di sini belum, " tukasnya. 

Sementara itu, Okta salah satu pedagang atau pengisi tenant yang ada di citimall mengatakan dengan adanya kebijakan baru untuk pengunjung masuk Mall wajib vaksin dirinya menyatakan tidak setuju, lantaran usaha yang ia buka merupakan tempat bermain anak. 

"Informasi tentang aturan sertifikat vaksin itu sudah menyebar luas, kita selaku penyewa mainan mobil-monilan di sini takut. Karena anak-anak kan belum bisa di vaksin yang pastinya tidak bisa masuki, kecuali orang tuanya saja yang bisa masuk, " pungkasnya. (FAP) 

Read More