Kementerian ATR/BPN Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut, Menteri AHY Apresiasi Kinerja Seluruh Jajaran

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi pencapaian kinerja seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, sehingga sukses mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut. 

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan Exit Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) Tahun 2023, Senin (22/07/2024).

“Saya bersyukur pada Laporan Hasil Pemeriksaan ini Kementerian ATR/BPN kembali mencapai WTP. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. WTP tidak akan terjadi kalau kita tidak bekerja secara serius. Terus dipertahankan, terus-menerus bahkan hingga tahun-tahun ke depan,” ujar Menteri AHY di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN. 

Sebagaimana kata Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa WTP adalah suatu keharusan bagi lembaga pemerintahan, Menteri AHY kembali menekankan kepada jajaran agar terus bekerja keras dalam mencapai berbagai target capaian. 

“Kita juga harapkan program percepatan Reforma Agraria. Targetnya begitu optimistis, hingga akhir 2024 saja target kami sebanyak 120 juta bidang tanah terpetakan. Oleh karena itu, mari kita bekerja dengan serius, sehingga program Reforma Agraria terwujud dengan sebaik-baiknya,” imbau Menteri AHY.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemeriksaan ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban APBN. Ia menyebut, dalam pelaksanaan kerja jajaran ATR/BPB perlu arahan dan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berjalan dengan baik.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan di Kementerian ATR/BPN secara independen, objektif dan profesional,” ujar Suyus Windayana.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK RI, Edward Ganda Simanjuntak. Ia mengungkapkan, pada semester I tahun 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2023 pada Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian ATR/BPN tahun 2023 itu juga memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas sinergi yang telah terjalin, sehingga BPK dapat mengoptimalkan pelaksanaan mandatnya sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah yang bebas dan mandiri, dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, dengan penerapan nilai-nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme,” ungkap Edward Ganda Simanjuntak.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Ril/FAP)

Sumber  :  Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional 

Read More

Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Top GPR atau Government Public Relations Award 2024 dengan kategori “Special Achievement for Kementerian”. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja kehumasan yang telah berhasil mengelola digital komunikasi publik, di antaranya dengan memublikasikan program dan pelayanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis yang menerima penghargaan secara virtual mengungkapkan bahwa hal ini jadi bentuk kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kementerian. “Kami menganggap GPR Institut adalah wakil dari suara masyarakat yang menilai bagaimana Kementerian ATR/BPN melakukan shifting dari era analog ke era digital di segala aspek,” ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (17/07/2024).

Tidak hanya berhasil dalam mengelola digital komunikasi publik, Kementerian ATR/BPN juga telah melayani masyarakat melalui 33 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan di 479 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota. “Dalam pelayanan yang kami berikan itu sampai dengan bulan Juli tahun 2024 ini telah ada 20 provinsi di seluruh Indonesia yang resmi melayani masyarakat dengan electronic base, dan ada sekitar 251 satker yang men-deliver layanan elektronik kepada masyarakat. Hari ini telah 100 persen bersifat electronic base di 20 provinsi tersebut,” tambah Harison Mocodompis.

Atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh Kanwil dan Kantah, Harison Mocodompis mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap seluruh keluarga besar Kementerian ATR/BPN bisa menyaksikan penghargaan ini sebagai bagian apresiasi masyarakat kepada apa yang sudah bersama-sama kami kerjakan,” ungkapnya.

Kementerian ATR/BPN berhasil meraih penghargaan Top GPR Award 2024 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh GPR Institut. Dari hasil penilaian itu, ditemukan angka 85,58% sebagai final score untuk tiga aspek penilaian, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media dan Website Aspect, serta Social Media Aspect. 

Berdasarkan penilaian dari GPR Institut, diketahui ada lebih dari 350 ribu ulasan mengenai Kementerian ATR/BPN di internet dan dicari oleh rata-rata 40 ribu lebih pengguna internet tiap bulannya. Penilaian lainnya dilihat di berbagai media online, Kementerian ATR/BPN telah diberitakan sebanyak lebih dari 150 ribu kali dalam satu tahun terakhir. Kemudian pada halaman website resmi atrbpn.go.id dikunjungi sebanyak 3,8 juta pengunjung setiap bulan. 

Direktur GPR Institute, Arief Munajad dalam sambutannya berharap penghargaan yang diberikan menjadi motivasi bagi Kementerian ATR/BPN. “Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran Biro Humas Kementerian ATR/BPN untuk terus membangun koordinasi, sinergi pelaksanaan komunikasi antar lembaga, dan semakin meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik secara lebih optimal,” pungkas Arief Munajab. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional 

(BPN Prabumulih)

Read More

Terus Upayakan Pengendalian Inflasi, Pemkot Prabumulih Kembali Adakan Pasar Murah

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com — Gerakan Pangan Murah Dan Pasar Murah dalam rangka Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi pasokan dan harga Pangan di kota Prabumulih Tahun 2024 kembali digelar di lapangan Jalan Damai Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Prabumulih Utara, Rabu (17/07/2024).

Program yang di laksanakan oleh Dinas ketahanan Pangan,Disperindag, Dinas Perikanan,dan Dinas Pertanian secara rutin ini langsung digeruduk masyarakat setempat yang antusias membeli sembako dengan harga yang jauh lebih Murah dari harga Pasar.

Pejabat Walikota Prabumulih, HElman ST.MM mengungkapkan bahwa kegiatan Pasar Murah dan Pangan Murah akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah kota Prabumulih guna mengurangi beban Masyarakat.

“Tujuan dari program ini adalah untuk menjaga harga Pangan tetap stabil serta yang paling penting membantu dan meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan hari dan,” ujarnya.

Orang nomor satu di kota Prabumulih ini juga menghimbau kepada masyarakat agar menanam Cabai dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan barang bekas untuk. Media tanam sebagai alternatif di saat harga Cabai di Pasar mahal.

Turut hadir pula dalam acara tersebut Kepala Dinas ketahanan Pangan, Dinas Disperindag, Kepala Diskominfo,Kapolsek Prabumulih Utara, Camat, Murah dan Masyarakat setempat.(ril/FAP)

Read More

Pj Wako Prabumulih Bersama Forkompimda Ikuti Gerakan Tanam Serentak Cabai dan Bawang Merah

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com — Pemerintah Kota Prabumulih bersama Forkopimda mengadakan gerakan tanam serentak Cabai dan Bawang merah di Halaman belakang kantor Pemerintahan kota Prabumulih, Selasa (16/07/2024).

Gerakan tanam Cabai dan Bawang merah secara serentak di laksanakan di 17 kabupaten /kota se- Sumatera selatan secara Virtual atas instruksi Pejabat Gubernur Sumatera Selatan dalam Rangka mendukung pengendalian inflasi daerah.

Berdasarkan data terbaru yang disampaikan pejabat Walikota Prabumulih H.Elman.ST.MM..Inflasi di kota Prabumulih berada diangka -3.45 dan menjadi yang terendah di sumatera Selatan.hal ini menjadikan Perekonomian Prabumulih sangat baik.

“Gerakan tanam serentak ini bukan hanya menurunkan tetapi juga mengendalikan inflasi di kota Prabumulih. Setiap hari kenaikan harga perharinya kota laporkan ke pusat. Dan alhamdulillah inflasi di Prabumulih tetap terjaga dan kondusif,” ujarnya.

Pemerintah kota Prabumulih memiliki lahan seluas 7 hektar yang difungsikan untuk ditanami berbagai macam tanaman seperti bawang merah ,Cabai, jagung pakan ternak dan juga nanas yang menjadi simbol Pemerintah kota Prabumulih.

Hasil panen dari tanam tanaman tersebut nantinya bisa digunakan untuk membantu masyarakat apabila harganya melambung naik dipasaran dengan memberikan subsidi pada kegiatan pasar merah dan pagan murah yang rutin di laksanakan.

Dalam kesempatan tersebut Pj Walikota didampingi jajaran Forkopimda ,kapolres kota Prabumulih Endro Aribowo S.I.K, kepala Kejaksaan (Kajari) Prabumulih Khristya Lutfiasandi SH.MH, Pabung Dandim ikut menanam bawang merah dan Cabai pada lahan yang sudah disiapkan.

Turut hadir juga dalam acara tersebut perwakilan dari pengadilan Negeri, perwakilan dari BNN, Kepala OPD, Camat dan Lurah serta Tamu undangan lainnya.(Ril/FAP)

Read More

Pj Wako Prabumulih Bersama Anggota DPRD Sepakati Fakta Integritas KUA-PPAS APBD 2025 Prabumulih

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com — Pemerintah Kota Prabumulih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih menggelar penandatanganan Pakta Integritas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di kantor DPRD Prabumulih, selasa (16/7/2024).

Acara tersebut juga menjadi momen penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2025.

H Elman ST MM, Pelaksana Jabatan (PJ) Wali Kota Prabumulih, menyatakan bahwa penyerahan KUA PPAS APBD 2025 dilakukan tepat waktu. "Hari ini kami telah menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim Banggar untuk proses selanjutnya," ujarnya.

Total anggaran APBD 2025 untuk Prabumulih mencapai Rp1,172 triliun, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Prioritas penggunaan anggaran tetap fokus pada pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pendidikan, penanggulangan kemiskinan ekstrim, penanggulangan stunting, serta pengendalian inflasi.

"Pada masa pembahasan ini, kami menghimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap berada di Prabumulih dan terlibat aktif dalam diskusi ini," tegas Elman.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE MIkom, menambahkan bahwa KUA PPAS sudah diserahkan oleh Pemkot dan akan segera dibahas di Banggar.

"Kami akan memprioritaskan program-program untuk mengentaskan kemiskinan dan infrastruktur yang masih menjadi kebutuhan utama," ungkapnya.

Penandatanganan Pakta Integritas antara Wali Kota dan DPRD dalam rapat kali ini juga memiliki makna penting sebagai langkah menuju Masyarakat Cerdas Pemilu (MCP) yang diharapkan dapat memenuhi standar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (FAP)

Read More