Pertamina Drilling Raih Penghargaan Siddhakarya Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

 

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali menyerahkan piagam penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 kepada Direktur Utama Pertamina Drilling Avep Disasmita, di Jakarta, Senin (2/12).

Jakarta, Merdekasumsel.com — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi memberikan penghargaan kepada PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) dalam acara Penganugerahan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang dilaksanakan di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Puncak acara Penganugerahan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali Lc, M.Ag, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dr Ir. Hari Nugroho, MM. serta pimpinan perusahaan lainnya penerima penghargaan.

Dalam sambutannya, Marullah Matali menyampaikan, “Saya mengucapkan terima kasih kepada penerima penghargaan atas kontribusinya. Saya juga berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk terus berinovasi dan menciptakan peluang kerja dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat”. 

“Penghargaan ini juga bagian dari upaya membuka peluang kerja di tengah perubahan global serta untuk mencegah gelombang PHK sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan semakin banyak perusahaan di Jakarta meningkatkan produktivitasnya maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat, termasuk di dalamnya penurunan angka pengangguran,” sambungnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dr Ir. Hari Nugroho, MM. menyampaikan, "Penganugerahan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 bertujuan mendorong perusahaan kecil, menengah, maupun besar untuk meningkatkan produktivitas serta bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan produktivitas sebagai gerakan nasional”.

Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita usai menerima penghargaan menyampaikan, "Pertamina Drilling dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terus berkomitmen mensupport PT Pertamina (Persero) dalam mencapai target produksi serta target Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi serta swasembada energi dengan support peningkatan lifting".

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penghargaan yang diberikan. Sebagai afiliasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina, Pertamina Drilling terus tumbuh dan berkembang diusianya yang ke-16 saat ini. Tahun 2023, Pertamina Drilling dengan gemilang tumbuh sebesar 43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” bangga Avep.

Pertamina Drilling juga mencatatkan capaian mengagumkan pada segi operasional. Pada tahun 2023, Pertamina Drilling telah mengerjakan 577 sumur secara total dengan catatan Non-Productive Time (NPT) sebesar 1,08, lebih rendah dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 1,50. Untuk aspek Rig Productivity, Pertamina Drilling berhasil meraih capaian tertinggi sejak berdirinya Perusahaan, yaitu sebesar 72,34%. (Ril/FAP)

Read More

Terima Sertipikat dari Menteri Nusron, Perwakilan dari Pesantren Al Yasmin: Dukung Santri Jadi Entrepreneur

 

Surabaya, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan 12 sertipikat tanah wakaf di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/11/2024). 

Sertipikat tanah wakaf yang diserahkan terdiri dari 9 sertipikat tanah wakaf milik perkumpulan NU dan 3 sertipikat tanah wakaf lainnya di Jawa Timur. Tanah wakaf tersebut merupakan tanah pondok pesantren, masjid, musala, madrasah, dan yayasan pendidikan.

Muhammad Rizky Kevin (30) selaku penerima sertipikat perwakilan dari Yayasan Pesantren Digipreneur Al Yasmin di Surabaya, merasa bersyukur karena telah mendapatkan sertipikat untuk pondok pesantren yang baru saja memulai kegiatan belajar mengajar tersebut. Ia berharap, sertipikat yang dimiliki akan mendukung kegiatan pelatihan para santri.

“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN, semoga ke depan juga memberikan yang terbaik untuk sektor pendidikan. Harapannya kita bisa lebih mengembangkan yayasan ini menjadi lebih baik serta mendukung kegiatan pelatihan santri menjadi seorang entrepreneur, digipreneur, dan juga keagamannya,” tutur Muhammad Rizky Kevin.

Pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah terus dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam rangka memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan umat dalam beribadah. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai menyerahkan sertipikat.

“Tanah wakaf di Jawa Timur yang terdaftar 67.000 bidang atau 4.000 hektare, tapi saya yakin potensinya jauh lebih dari itu. Potensi tanah wakaf kita harus ditingkatkan karena menurut saya di tiap desa itu minimal ada 10-20 tanah wakaf, entah bentuknya masjid, musala, madrasah, dan sebagainya,” ujar Menteri Nusron.

Sebelum penyerahan sertipikat tanah wakaf ini, Menteri Nusron menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU antara Kantor Wilayah BPN dengan PWNU Jawa Timur serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Jawa Timur. Kerja sama yang dilakukan terkait dengan Percepatan Layanan Pertanahan dan Sertipikasi Tanah Milik dan Tanah Wakaf Badan Hukum Perkumpulan NU. 

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri. Turut hadir, Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz; Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Anwar Manshur; Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Iskandar; dan para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Timur. (FAP/Ril)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Berhasil Realisasikan 2 Lokasi Konsolidasi Tanah Vertikal, Dirjen PTPP Ungkap Tantangan Besar Pelaksanaannya di Indonesia

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah berhasil merealisasikan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV). 

Program ini mewujudkan penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga. Setidaknya sudah ada dua KTV di Jakarta, yaitu di Palmerah, Jakarta Barat dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Meskipun manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari menyampaikan ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KTV. Salah satunya adalah soal keinginan kolektif dari masyarakat setempat.

"KTV ini benar-benar harus datang dari keinginan masyarakat. Sebagai contoh, project pertama kita sangat menyakitkan gagal itu di Cipinang, di sana sebagian ada yang mau dikonsolidasi, tapi ada sebagian lainnya yang maunya tanah yang mereka kuasai dibeli saja, sementara dalam konsolidasi kita tidak boleh ada penghuni yang keluar," kata Embun Sari dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).

Dalam pengerjaan KTV ini, keterlibatan seluruh pihak memang sangat dibutuhkan. Mulai dari masyarakat yang akan di konsolidasikan, pemerintah daerah untuk menetapkan pertelaan, hingga partisipasi swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk membangun hunian vertikal tersebut.

Sejatinya, KTV adalah solusi penataan permukiman kumuh di kota-kota besar yang acap kali memiliki keterbatasan tanah. Dirjen PTPP berharap, cerita sukses KTV di Palmerah dan Tanah Tinggi bisa jadi contoh untuk melaksanakan konsolidasi di permukiman kumuh lainnya.

"Sekarang teman-teman di daerah (Kantor Pertanahan, red) saya minta cari lagi lokasi untuk KTV. Termasuk juga partisipasi dari pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR-nya untuk bisa membangun hunian-hunian vertikal seperti ini untuk masyarakat," pungkas Embun Sari.

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Kerja Sama Kanwil BPN Provinsi dan Kantah se-Jawa Timur dengan PWNU, Menteri Nusron: Untuk Percepatan Sertipikasi Tanah Milik NU

 

Surabaya, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Kamis (21/11/2024). 

Di kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan (Kantah) dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Jawa Timur.

“Ini untuk percepatan sertipikasi hak atas tanah yang dimiliki NU secara struktural dan komunitas keagamaan berbasis NU di Jawa Timur. Kita mendorong pendaftaran, pemetaan, dan sertipikasi tanah di tiap kabupaten/kota. 

Keluarga besar NU juga mempunyai kepentingan untuk menyelamatkan aset-aset tanah yang dimiliki supaya ke depan mempunyai kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa dan konflik tanah,” ujar Menteri Nusron di Kantor Pengurus PWNU di Kota Surabaya.

Kerja sama yang diresmikan hari ini terkait dengan Percepatan Layanan Pertanahan dan Sertipikasi Tanah Milik dan Tanah Wakaf Badan Hukum Perkumpulan NU. Menteri Nusron pun memastikan bahwa selain tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN juga melakukan sertipikasi tanah rumah ibadah lainnya. 

“Selain NU, Muhammadiyah juga sama. Semuanya akan kita permudah sertipikasinya, termasuk aset gereja juga,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sebanyak 9 sertipikat tanah wakaf milik Perkumpulan NU dan 3 sertipikat tanah wakaf lainnya di Jawa Timur. Pendaftaran tanah wakaf ini terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan umat dalam beribadah.

Ketua PWNU Jawa Timur, Abdul Hakim Mahfudz mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah memudahkan pendaftaran tanah wakaf perkumpulan NU. Ia berharap, kegiatan ini dapat mempercepat layanan dan menertibkan administrasi pertanahan, terutama di Jawa Timur. 

“Kita menyadari banyak permasalahan sertipikat tanah wakaf non produktif, dan sekarang pelayanan ini sudah dipermudah. Sekarang ini dengan banyaknya perubahan-perubahan, kita semakin maju dengan partisipasi aktif masyarakat dan bantuan pemerintah, untuk pondok dan yayasan bisa kita proses sertipikasinya,” ungkap Ketua PWNU Jawa Timur.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri. Turut hadir, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Anwar Manshur; Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Iskandar; dan para Kepala Kantah se-Jawa Timur. (FAP/Ril)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Menteri Nusron Jadi Saksi Pelantikan Pejabat Generasi Pertama di Kantor Komunikasi Kepresidenan

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid hadir menjadi saksi dalam pelantikan pejabat di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK). Pengambilan sumpah/janji jabatan yang dipimpin oleh Kepala KKK, Hasan Nasbi ini berlangsung di Gedung Krida Bhakti, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Dalam kesempatan ini, dilantik sebanyak 50 pejabat dan tenaga profesional, yang terdiri dari 3 Deputi, 6 Tenaga Ahli Utama sebagai Juru Bicara, dan sejumlah Tenaga Ahli Utama, Madya, Muda, hingga Terampil. 

Generasi pertama KKK diharapkan dapat menjalankan organisasi paling hilir dalam pemerintahan dengan baik serta membawa pesan yang jernih.

Turut hadir sebagai saksi dalam pelantikan ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. 

Kegiatan ini juga dihadiri undangan antara lain Wakil Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Otto Hasibuan; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo; dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. (FAP/Ril)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More