PTBA Jaga Kinerja dan Perkuat Portofolio Bisnis untuk Pertumbuhan Jangka Panjang

Jakarta, Merdekasumsel.com - PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, terus menjaga kinerja operasional dan finansial sekaligus memperkuat portofolio bisnis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pada Semester I 2026, PTBA membukukan pendapatan sebesar Rp22,03 triliun, meningkat 8% secara tahunan (year-on-year/yoy). Laba bersih Perseroan mencapai Rp2,65 triliun, tumbuh 218% yoy. Kinerja tersebut didukung oleh pemulihan operasional pada kuartal II, penguatan penjualan ekspor, serta perbaikan harga jual rata-rata batu bara.

Secara operasional, PTBA mencatat produksi batubara sebesar 19,45 juta ton dan penjualan sebesar 21,10 juta ton. Penjualan ekspor mencapai 10,33 juta ton, meningkat sekitar 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan negara tujuan ekspor terbesar dari Vietnam, Bangladesh, Kamboja, India, dan Thailand. Sementara itu, penjualan domestik tercatat 10,77 juta ton atau sekitar 51% dari total penjualan.

Penguatan harga batubara turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan. Pada Semester I 2026, Newcastle Index meningkat 25% yoy dan ICI-3 naik 15% yoy, yang mendorong kenaikan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) PTBA sebesar 10% yoy. Kondisi tersebut mendukung peningkatan pendapatan dan profitabilitas Perseroan di tengah dinamika volume produksi dan penjualan.

Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan capaian tersebut menjadi fondasi bagi Perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan melalui penguatan bisnis inti serta pengembangan sumber pertumbuhan baru. 

"Memasuki periode dengan kondisi operasional yang lebih kondusif, Perseroan berhasil mendorong pemulihan kinerja produksi sekaligus memperkuat penjualan ekspor, baik secara kuartalan maupun tahunan. Momentum penguatan harga batubara global kami manfaatkan melalui strategi penjualan yang adaptif, disertai program efisiensi untuk menjaga disiplin biaya," ujar Bambang.

* Perkuat Infrastruktur dan Rantai Pasok

Untuk memperkuat bisnis inti, PTBA terus mengembangkan infrastruktur pertambangan dan logistik. Proyek Tanjung Enim–Kramasan menjadi salah satu proyek strategis untuk meningkatkan kapasitas angkutan dan memperkuat sistem logistik serta distribusi batubara Perseroan.

Hingga saat ini, progres proyek Tanjung Enim–Kramasan telah mencapai sekitar 93%. PTBA juga telah memperoleh komitmen pendanaan melalui Term Sheet dengan bank-bank Himbara untuk Senior Term Loan Facility hingga Rp3,56 triliun.

PTBA juga berkomitmen mempercepat realisasi proyek strategis pembangunan fasilitas Coal Handling Facility (CHF) dan Train Loading Station (TLS) 6–7 pada jalur angkutan batubara relasi Tanjung Enim–Kramasan. Pengembangan infrastruktur ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas angkutan dan pemuatan batubara serta mendukung efisiensi rantai pasok.

"Penguatan infrastruktur merupakan bagian dari strategi kami untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Kami terus mempercepat pengembangan proyek Tanjung Enim-Kramasan serta fasilitas CHF dan TLS 6–7 agar sistem logistik batubara semakin terintegrasi dan mampu mendukung kebutuhan pelanggan secara optimal," lanjut Bambang.

* Percepat Hilirisasi dan Diversifikasi

Sejalan dengan transformasi bisnis, PTBA terus mendorong hilirisasi dan diversifikasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya sekaligus membangun sumber pertumbuhan baru.

Pada bisnis hilirisasi, PTBA bersama mitra strategis terus mengeksplorasi pengembangan Dimethyl Ether (DME) dan Metanol, termasuk dari sisi teknologi, keekonomian, dan skema bisnis. Perseroan juga tengah mengembangkan Kalium Humat, produk berbasis hasil pengolahan batubara yang berpotensi mendukung sektor pertanian. Saat ini, pilot plant Kalium Humat memiliki kapasitas sekitar 171 ton per tahun, dengan target pengembangan hingga 10.000 ton per tahun.

"Hilirisasi menjadi salah satu fokus kami untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Kami melihat potensi yang luas dari sumber daya yang dimiliki PTBA untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, termasuk DME, Metanol, dan Kalium Humat," jelas Bambang.

* Pengembangan Energi Terbarukan

PTBA juga memperluas portofolio ke sektor energi terbarukan. Salah satunya melalui kerja sama dengan PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) untuk menjajaki pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lahan pascatambang dan sekitar area operasional PTBA.

Pengembangan PLTS tersebut mencakup berbagai potensi aset dan lokasi yang dimiliki Perseroan, termasuk pemanfaatan lahan pascatambang yang telah direklamasi. Hingga saat ini, total portofolio PLTS PTBA telah mencapai sekitar 1,2 MWp. Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi PTBA dalam mengoptimalkan aset, memperkuat portofolio energi terbarukan, mendukung transisi energi, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Ke depan, PTBA akan terus mengidentifikasi berbagai potential project di bidang hilirisasi, energi terbarukan, optimalisasi aset dan lahan pascatambang, maupun bidang bisnis potensial lainnya. Setiap proyek dikaji secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keekonomian, kesiapan teknologi, kepastian pasar, kebutuhan investasi, serta potensi sinergi dengan bisnis Perseroan.

Bambang menegaskan bahwa bisnis batubara tetap menjadi kekuatan utama PTBA. Di saat yang sama, Perseroan terus mempersiapkan diri menghadapi perubahan lanskap energi dan industri melalui pengembangan portofolio bisnis yang lebih beragam, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penciptaan nilai.

"Prinsip kami adalah membangun bisnis yang sehat, memiliki prospek jangka panjang, dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Dengan memperkuat bisnis inti sekaligus mengembangkan bisnis baru, kami optimistis PTBA dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi ketahanan energi serta perekonomian nasional," tutup Bambang.(Ril/05)

Read More

Semarak HUT ke-81 RI, Maxim Gratiskan Perjalanan dengan 81 Mobil Berdekorasi Merah Putih di 19 Kota Indonesia

Jakarta, Merdekasumsel.com - Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, perusahaan transportasi daring Maxim Indonesia menghadirkan program spesial untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Sebanyak 81 unit Maxim Car akan dihias dengan desain bertema kepulauan di Indonesia dan beroperasi di 19 kota. Khusus pada 17 Agustus, pengguna yang mendapatkan mobil dengan desain khusus tersebut saat melakukan pemesanan akan memperoleh perjalanan gratis. 

Apabila belum mendapatkan mobil berdesain kemerdekaan, penumpang juga dapat menikmati potongan harga sebesar 17 persen yang berlaku mulai tanggal 11 Agustus hingga 21 Agustus 2026 di seluruh Indonesia.

Masyarakat di 19 kota, mulai dari Jakarta hingga Timika, dapat melakukan pemesanan seperti biasa. Jika sistem secara kebetulan menugaskan mobil yang telah dihias khusus untuk memperingati HUT RI, pengguna akan mendapatkan perjalanan secara gratis.

Mobil dengan desain khusus tersebut akan beroperasi di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Ambon, Makassar, Kendari, Cilegon, Serang, Kupang, Balikpapan, Bandar Lampung, Batam, Palembang, Jayapura, Malang, Pekanbaru, Timika, Bukittinggi, dan Bau-bau. Kehadiran program ini menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Setiap mobil akan dihiasi dengan stiker bergambar kepulauan Indonesia sebagai simbol keberagaman sekaligus persatuan bangsa.

Head of Subdivision Maxim Jakarta, Muhammad Richie Rafsanjani mengatakan program tersebut diberikan sebagai momen untuk merayakan persatuan dan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia.

"Kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah momen untuk merayakan persatuan dan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia. Karena itu, kami ingin berbagi kebahagiaan sederhana melalui perjalanan gratis dengan mobil yang tampil berbeda dan membawa semangat Indonesia. Semoga ini bisa menjadi kontribusi kecil Maxim untuk memeriahkan suasana 17 Agustus," ungkapnya.

Richie menambahkan bahwa Maxim hadir di sebuah kota bukan semata-mata menjalankan layanan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan dan aktivitas masyarakatnya. Melalui kampanye ini, perusahaan ingin menunjukkan bahwa layanan Maxim juga dapat menjadi bagian dari budaya perkotaan dan tradisi masyarakat dalam merayakan momen nasional. Ke depan, Maxim akan terus mengintegrasikan berbagai inisiatif sosial dan budaya dalam aktivitasnya.

Bagi Maxim, luasnya jangkauan layanan di berbagai wilayah Indonesia bukan hanya menjadi bagian dari perkembangan bisnis, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antar masyarakat dan berkontribusi dalam berbagai momen yang berarti bagi Indonesia. (05/Ril)

Read More

Bahas RAPBD 2027, Ketua DPRD Prabumulih bersama Walikota dan Jajaran Konsultasi ke DJPK Kemenkeu RI

 

Jakarta, Merdekasumsel.com - Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, SH., M.Si bersama Wakil Ketua DPRD Aryono, ST, mendampingi Wali Kota Prabumulih H. Arlan beserta jajaran Pemerintah Kota Prabumulih melakukan konsultasi dengan pihak Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2027. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh arahan dan masukan terkait kebijakan fiskal, mekanisme perimbangan keuangan, serta sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH., M.Si, menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan menjadi langkah penting dalam mewujudkan penyusunan anggaran yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Konsultasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai regulasi, selaras dengan kebijakan fiskal nasional terbaru yang berlaku, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Prabumulih ditengah efesiensi Anggaran. DPRD akan terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Deni Victoria.

Menurutnya, sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Prabumulih, dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar kebijakan anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui konsultasi tersebut, diharapkan proses penyusunan RAPBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung lebih matang, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan(Ber)

Read More

Kementerian ATR/BPN Tetap Buka Layani Masyarakat Selama Libur Nataru

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah dituangkan melalui Surat Edaran Pelayanan Pertanahan. Menurutnya, momen libur panjang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung dan membicarakan berbagai hal, termasuk aset keluarga.

“Ketika masyarakat pulang kampung, biasanya membicarakan aset, pembagian waris, status sertipikat, atau tanah yang belum terdaftar. Karena itu, hari libur Nataru ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan pertanahan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sekjen ATR/BPN menyampaikan, setidaknya ada tiga jenis layanan yang tetap diberikan Kantor Pertanahan selama libur Nataru. Pertama, pemberian informasi terkait pengurusan administrasi pertanahan. Kedua, penerimaan pendaftaran layanan dalam rangka pemeliharaan data. 

Ketiga, penyerahan produk layanan berupa sertipikat yang telah selesai diproses. Pelayanan akan bisa diakses masyarakat pada 25-26 Desember 2025 serta 1 Januari 2026, dengan jam layanan mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat.

“Kantor Pertanahan menyusun jadwal agar tiga hal tersebut tetap bisa berjalan di hari libur. Ini juga pernah kita lakukan pada libur Hari Raya sebelumnya dan terbukti memberi ruang bagi masyarakat,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Selain itu, masa libur Nataru juga dinilai tepat untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola aset tanah, terutama bagi pemilik yang tinggal di luar lokasi tanah tersebut. Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya menjaga batas tanah, memanfaatkannya secara bijak, atau menitipkannya kepada pihak yang dipercaya agar tidak disalahgunakan.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa layanan di hari libur Nataru turut dimanfaatkan untuk pemutakhiran dan digitalisasi data pertanahan. “Sekarang layanan sudah berbasis elektronik, jadi alih media dan pemutakhiran data juga bisa dilakukan,” kata Dalu Agung Darmawan.

Terkait cakupan layanan, ia menegaskan bahwa seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia tetap buka selama libur Nataru, tidak hanya Kantor Pertanahan di kota/kabupaten besar. Pengawasan pelaksanaan layanan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, yang menghimpun laporan dari seluruh Kantor Pertanahan untuk memastikan layanan berjalan dengan baik.

“Seperti saat libur Idulfitri kemarin, Kepala Kantor Wilayah memastikan pelaksanaan layanan tetap berjalan. Apalagi masih ada pekerjaan dan tunggakan yang harus diselesaikan menjelang akhir tahun,” imbuh Dalu Agung Darmawan.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN. “Kalau membutuhkan informasi, pendaftaran, atau ingin mengambil produk layanan yang belum sempat di hari kerja, silakan datang ke Kantor Pertanahan. Intinya, ATR/BPN ingin lebih dekat dan menyediakan waktu bagi masyarakat,” pungkas Dalu Agung Darmawan. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Kementerian ATR/BPN Gelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97: Penghargaan Bangsa terhadap Perjuangan Perempuan

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke 97 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (22/12/2025). 

Selaku inspektur upacara, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Embun Sari, membacakan Pidato Amanat Pembina Upacara Hari Ibu 2025 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). 

“Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan,” tutur Embun Sari. 

Tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045” yang dipilih untuk tahun ini menjadi pengingat bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi motor utama perubahan. “Perempuan Indonesia bekerja dalam berbagai keterbatasan, namun tetap menjadi pilar ekonomi keluarga, penjaga nilai budaya, pemimpin komunitas, inovator teknologi, pelaku usaha, dan penjaga keberlanjutan kehidupan,” ujarnya. 

Embun Sari yang mengenakan kebaya sebagai identitas perjuangan perempuan Indonesia, menekankan bahwa Hari Ibu bukan sekadar perayaan, namun jadi pengingat pentingnya tindak lanjut peran ibu dalam langkah nyata melalui kolaborasi lintas sektor, dukungan publik, serta komitmen berkelanjutan, untuk memastikan perempuan Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan. 

“Saya mengajak kita semua, pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, organisasi perempuan, dunia pendidikan, media, dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” terang Dirjen Penataan Agraria. 

Dalam upacara ini, bukan hanya Embun Sari yang mengenakan kebaya, para petugas dan peserta upacara perempuan juga seluruhnya mengenakan kebaya. Dalam peringatan Hari Ibu tahun 2025 ini juga dibacakan Sejarah Peringatan Hari Ibu di Indonesia, yang berakar dari penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 di Yogyakarta. Dalam upacara ini juga dilantunkan Hymne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu. 

Petugas Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 merupakan gabungan dari perwakilan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria; Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; serta Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Upacara diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Kementerian ATR/BPN Lakukan Penataan Kembali Pengelolaan Reforma Agraria

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menata ulang implementasi pengelolaan Reforma Agraria untuk mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah yang lebih berkeadilan. 

Di tengah proses penataan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menunda penandatanganan permohonan baru, perpanjangan, maupun pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) selama satu tahun terakhir.

“Ini terkait penyelesaian Reforma Agraria, belum satu pun saya tanda tangan. Saat ini di meja saya sudah ada total 1.673.000 hektare HGU untuk permohonan baru, perpanjangan maupun pembaruan. (Penundaan) karena kami ingin menata kembali ini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat menjadi keynote speaker dalam acara Lokakarya dan Konsolidasi Nasional oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menteri Nusron mengatakan, prinsip pengelolaan Reforma Agraria hendaknya kembali ditata berdasarkan asas keadilan dan pemerataan. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

“Jika kita lihat definisi pemerataan, konsep Reforma Agraria ini kemudian ditata kembali sehingga mampu mengurangi gini rasio kita. Hal ini supaya tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi maupun rendah. Inilah kenapa pemerintah belum mau tanda tangan HGU untuk saat ini,” ungkap Menteri Nusron. 

Selain moratorium HGU, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penyelesaian tapal batas antara kawasan hutan dan Area Penggunaan Lainnya (APL) bersama Kementerian Kehutanan. Upaya ini menjadi penting karena seringkali sumber permasalahan konflik yang menyangkut agraria adalah soal klaim tanah masyarakat atau tanah yang sudah lama menjadi tempat produktif masyarakat ternyata masuk kawasan hutan. 

“Kita mulai selesaikan batas-batas kawasan hutan dan batas APL ini, kita cicil di provinsi yang _low intensity conflict_ dulu. Ini seperti kasus klaim kawasan hutan. Kenapa ini terjadi? Karena petanya belum jelas,” tutur Menteri Nusron. 

Dalam acara bertema “Memulihkan Krisis Agraria dan Ekologis melalui Aksi Bersama Reforma Agraria Kehutanan sesuai Mandat TAP MPR IX/2001”, Majelis Pakar KPA, Iwan Nurdin, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah Kementerian ATR/BPN menata kembali kebijakan Reforma Agraria. 

“Tentu kita ingin mengharapkan adanya percepatan penyelesaian konflik dari Kementerian ATR/BPN. Juga soal kehutanan (penetapan tapal batas) itu hingga moratorium (HGU) dari Kementerian ATR/BPN,” ujar Iwan Nurdin. 

Adapun acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika dan jajaran KPA. Turut menjadi pembicara dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Kelola BMN dengan Tertib dan Akuntabel, Kementerian ATR/BPN Terima Anugerah Reksa Bandha 2025

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih Juara Kedua Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Kelompok III pada ajang Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025. 

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian ATR/BPN, Kartika Sari, di Aula Gedung Syafruddin Prawiranegara II, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

“Penghargaan ini tidak lepas dari kontribusi seluruh jajaran, baik Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, maupun pusat. Juga sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan dan pelaporan BMN yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Kartika Sari usai menerima penghargaan pada Kamis (18/12/2025). 

Anugerah Reksa Bandha merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Negara ke-19. Penghargaan ini bertujuan meningkatkan motivasi dan kinerja para pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset negara, termasuk di bidang pengelolaan BMN dan lelang.

Menurut Kartika Sari, Kementerian ATR/BPN dapat meraih penghargaan ini karena komitmen dan konsistensi seluruh jajaran. “Kuncinya adalah komitmen. Komitmen teman-teman di daerah, serta komitmen pimpinan. Mulai dari arahan Bapak Menteri, Sekretaris Jenderal, dan pimpinan lainnya untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan BMN dengan menyelesaikan berbagai persoalan dan pembenahan aset,” jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, Kartika Sari menargetkan capaian yang lebih tinggi untuk tahun mendatang. “Kita menargetkan tahun depan bisa meraih juara satu. Oleh karena itu, semangat dan peran semua pihak pengelola BMN harus semakin ditingkatkan,” pungkasnya. 

Selain Kementerian ATR/BPN, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kementerian/lembaga dan badan usaha. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Rionald Silaban. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Dirjen PSKP Ajukan Pembentukan Tim Khusus sebagai Langkah Mitigasi Terjadinya Kasus Pertanahan

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Sepanjang tahun 2025, jumlah pengaduan dan kasus pertanahan yang masuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih menunjukkan tren yang cukup tinggi. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, mendorong jajarannya untuk bersama mengurangi angka tersebut. Salah satu cara yang ia yakini bisa menekan kasus pertanahan adalah dengan mitigasi atau mencegah terjadinya kasus itu sendiri.

“Pencegahan adalah kunci utama agar kasus pertanahan tidak terus berulang dan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kita perlu membentuk tim khusus dalam mencegah kasus pertanahan. Melalui rapat teknis ini kita mengevaluasi kinerja penanganan kasus pertanahan selama satu tahun sekaligus menyusun langkah perbaikan ke depan,” ujar Iljas Tedjo Prijono, saat membuka Rapat Kerja Teknis Ditjen PSKP Tahun 2025, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, tim pencegahan ini perlu dibuat dengan anggota yang terdiri dari masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota. Secara spesifik, tim adalah pihak yang bertugas menerima pengaduan di daerah. “Jadi tim kolaborasi bersama, dalam satu tempat, yang berhak menerima pengaduan,” tutur Dirjen PSKP.

Berdasarkan tingkat intensitasnya, kasus pertanahan yang masuk terbagi menjadi tiga kategori. Dari data yang dihimpun, tahun ini terdapat kasus tingkat rendah (low intensity conflict) sebanyak 7.053 kasus, tingkat tinggi (high intensity conflict) 434 kasus, dan dengan intensitas politik (political intensity conflict) sebanyak 143 kasus.

Iljas Tedjo Prijono menjelaskan, sudah ada aturan penguat untuk menekan terjadinya kasus pertanahan, yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan. Aturan ini jadi pedoman penting dalam upaya mitigasi risiko dan pencegahan kasus pertanahan. “Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi unit tertentu, tetapi wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN,” lanjutnya.

Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Teknis tahun ini, Sesditjen PSKP, Sumarto, melaporkan bahwa pertemuan ini akan menghadirkan beberapa narasumber asli di bidang konflik pertanahan. “Melalui rakernis ini, kami ingin membangun kolaborasi yang kuat untuk merumuskan strategi nyata dalam penyelesaian dan pencegahan kasus pertanahan, agar jumlah kasus baru dapat ditekan dan kepastian hukum atas tanah masyarakat dapat semakin terjamin,” ujarnya.

Dengan tema “Strategi Pencegahan dan Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang Berkeadilan untuk Meminimalisir Terjadinya Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia", narasumber yang dihadirkan antara lain Praktisi Bidang Hukum dan Kebijakan Agraria, Agus Widjajanto; Lektor Universitas Jayabaya, Zulki Zulkifli Noor; Akademisi dan Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad; serta Pakar Ahli Hukum Agraria dan Pembuktian Hak Lama pada Pusat Studi Hukum dan Advokasi Pertanahan, Iing R. Sodikin Arifin. Jalannya diskusi dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah 1, Sofyan Hadi Syam.

Turut hadir dalam Rapat Kerja Teknis Ditjen PSKP Tahun 2025, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, sejumlah Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi, baik yang hadir secara daring maupun luring. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Menteri Nusron Komitmen Capai 87% LP2B demi Ketahanan Pangan Nasional

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 87%. Langkah ini juga selaras dengan pemenuhan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

“Posisi kami di Kementerian ATR/BPN adalah memastikan fungsi pengendalian berjalan dengan baik. Kalau fungsi manajemen risiko ini diobral, maka ketahanan pangan nasional akan hancur. Karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara ketat dan konsisten,” tegas Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Alih Fungsi Lahan, yang digelar di Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menteri Nusron menekankan, target LP2B sebesar 87% ini bukan sekadar angka, namun jadi pijakan strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor pangan, energi, industri, dan perumahan. Dalam RPJMN, peta jalan pencapaian LP2B telah disusun secara bertahap. Mulai dari 75% pada 2025 hingga 87% pada 2029, di mana angka itu wajib menjadi acuan seluruh rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.

Namun demikian, kondisi _existing_ menunjukkan tantangan serius. Hingga saat ini, masih terdapat 13 provinsi yang belum mencantumkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pada tingkat kabupaten/kota, baru 203 daerah yang memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam RTRW, dan hanya 64 kabupaten/kota yang luasan LP2B-nya telah melewati 87%.

Sebagai langkah pengendalian, Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai instrumen pencapaian target LP2B. LSD dinilai efektif menekan laju alih fungsi lahan secara signifikan di provinsi yang telah menetapkannya. Sebagai contoh, sebelum ada kebijakan LSD, penyusutan lahan sawah di Provinsi Jawa Barat mencapai 49.585 hektare. Namun, setelah kebijakan LSD berjalan di tahun 2021, penyusutan yang terjadi menurun di angka 2.585 hektare.

Menteri Nusron menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan menganggap sementara seluruh Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai LP2B di daerah yang belum menetapkan LP2B minimal 87% dalam RTRW-nya. Kebijakan ini diambil guna memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan tata ruang.

“Tujuan kami bukan mematikan pembangunan. Pertanian harus jalan, industri jalan, energi jalan, dan perumahan juga jalan. Tetapi, semuanya harus seimbang agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” pungkas Menteri Nusron.

Adapun Rakor ini dipimpin oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Turut memberi paparan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Pastikan Pelayanan Bersih, Kementerian ATR/BPN Gandeng KPK dalam Proses Perbaikan Sistem Layanan Pertanahan

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat upaya pencegahan korupsi di bidang pertanahan melalui Sosialisasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Saat membuka sosialisasi pada Rabu (17/12/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyoroti pentingnya peranan KPK untuk mendeteksi celah di sistem pelayanan pertanahan yang sedang dalam proses transformasi.

“Kami mengibaratkan KPK sebagai dokter yang membantu mendeteksi penyakit dalam sistem pelayanan kami, lalu memberikan perbaikan agar ke depan lebih lincah, benar, dan patuh pada aturan. Karena itu, kerja sama dengan KPK ini kami respons dengan sangat baik dan mohon Bapak/Ibu sekalian manfaatkan forum ini supaya berkualitas. Mumpung KPK membuka diri,” jelas Menteri Nusron kepada jajarannya yang hadir secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sosialisasi yang mengusung tema “Peningkatan Pelayanan Publik melalui Sinergitas dan Koordinasi Efektif antara ATR/BPN dan Pemerintah Daerah” ini, melibatkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. Di momen ini, Menteri Nusron menjelaskan, setidaknya ada dua persoalan utama yang biasa terjadi dalam pelayanan publik, yakni waktu pelayanan yang lama dan adanya biaya di luar ketentuan. Dua hal itu yang perlu direduksi secara signifikan karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan bersih. 

“Oleh karena itu, kita harus melakukan transformasi. Transformasi pelayanan yang dilakukan dapat melalui perubahan sistem dan proses bisnis yang lebih sederhana dan efisien, namun tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan (compliance),” tegas Menteri Nusron.

Sehubungan dengan langkah transformasi yang dijalankan Kementerian ATR/BPN, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengingatkan akan tanggung jawab institusi pemerintahan selaku pelayan publik. Ia menekankan bahwa pelayanan pertanahan yang diberikan kepada masyarakat harus dengan kualitas terbaik.

“Kompensasi dari dana rakyat adalah pelayanan yang maksimal. Karena itu, setiap tugas harus dijalankan dengan benar, penuh tanggung jawab, tidak hanya kepada diri sendiri dan keluarga, tetapi juga kepada lembaga, negara, dan terutama kepada Tuhan,” ucap Johanis Tanak.

Pada kesempatan ini, usai materi sosialisasi disampaikan dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab untuk pembahasan lebih lanjut yang dipandu oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto. Bahasan yang dikemukakan salah satunya terkait tantangan pelayanan publik, yang kemudian langsung mendapat masukan dari KPK guna memperbaiki sistem pelayanan pertanahan. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Serap 96% Anggaran Menggunakan Produk Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN Raih Peringkat 3 P2DN dari Kemenperin

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil meraih peringkat ketiga secara nasional dalam Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DB) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Senin (15/12/2025). 

Capaian ini menjadi bukti komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung kebijakan pemerintah terkait optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kami sudah sangat sadar dan konsisten terhadap kebijakan pemerintah mengenai penggunaan produk dalam negeri. Di setiap proses pengadaan barang dan jasa, penyedia diwajibkan menggunakan produk dalam negeri. Dari total anggaran Kementerian ATR/BPN di tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp4,29 triliun, persentase penggunaan produk dalam negerinya mencapai 96% sehingga kami berhasil meraih peringkat ketiga,” ujar Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Awaludin, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Penilaian P2DB dilakukan dengan membagi kementerian dan lembaga ke dalam beberapa kategori anggaran, yakni besar, menengah, dan kecil. Kementerian ATR/BPN masuk ke kategori anggaran menengah dan mampu bersaing secara nasional dengan kementerian dan lembaga lainnya. Keberhasilan ini, menurut Awaludin, tidak terlepas dari penerapan regulasi ketat terkait pengadaan barang dan jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian ATR/BPN.

Selain regulasi internal, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan sosialisasi secara masif kepada satuan kerja (Satker) pusat dan daerah. Sosialisasi ini dilakukan sejak tahap perencanaan pengadaan agar seluruh satuan kerja dapat mengutamakan produk dalam negeri dalam rencana belanja tahunan.

Kebijakan P2DN ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Belanja pemerintah pada produk lokal mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan menjaga perputaran ekonomi tetap berada di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini memperkuat daya saing produk nasional dan mendukung keberlanjutan usaha lokal di berbagai daerah.

Awaludin berharap, capaian peringkat ketiga ini dapat menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja ke depan. “Tahun ini kita juara tiga, mudah-mudahan tahun depan bisa naik minimal peringkat dua atau bahkan satu. Harapannya, seluruh Satker semakin konsisten berbelanja produk dalam negeri karena selain mendukung industri nasional, kualitas produk dalam negeri juga tidak kalah,” pungkasnya.

Adapun Penghargaan P2DN ini diterima Kementerian ATR/BPN setelah melalui tahap penilaian ketat dari Kemenperin. Kementerian ATR/BPN dianggap salah satu instansi yang terbaik dalam aspek implementasi, upaya, inovasi, hingga mitigasi risiko dalam pelaksanaan kebijakan P2DN. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Konsisten Lima Tahun Berturut-turut, Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Badan Publik Predikat Informatif 2025

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan predikat Informatif tahun 2025 untuk kategori Kementerian. 

Anugerah tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, Senin (15/12/2025).

“Penghargaan predikat Informatif ini tahun yang kelima, hal ini menunjukkan keseriusan, konsistensi, dan komitmen dari Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan para pimpinan di Kementerian ATR/BPN dalam pelayanan informasi publik di Kementerian ATR/BPN,” ujar Shamy Ardian, saat diwawancara usai menerima penghargaan di Jakarta.

Di tahun ini, Kementerian ATR/BPN mendapat predikat Informatif kategori Kementerian dengan nilai 95,97. Total badan publik yang mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi oleh KIP pada 2025 ada sebanyak 387 badan publik, meningkat dibanding tahun 2024 yang diikuti oleh 363 badan publik. 

Sejak 2021 hingga 2025, Kementerian ATR/BPN telah berhasil menjadi badan publik dengan predikat Informatif. Hasil itu menjadi wujud konsistensi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

“Melalui hasil evaluasi tahun 2025 kita bisa mengetahui apa saja yang masih kurang. Tentunya di tahun depan kita akan memperbaiki dan meningkatkan lagi kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian ATR/BPN. Kita juga harapkan di tahun depan bisa mendapatkan nilai dan predikat yang lebih baik dari tahun 2025,” harap Shamy Ardian. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, mengimbau kepada seluruh perwakilan badan publik yang hadir untuk memperkuat tugas dan fungsi PPID di masing-masing instansi. 

“Melalui PPID yang kuat, kita dapat merespons permohonan informasi dari publik dan menjelaskan dengan lebih baik lagi. Kami harapkan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik dari waktu ke waktu,” ujar Ketua KIP. 

Hadir mendampingi Kepala Biro Humas dan Protokol dalam kegiatan ini, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, serta Kepala Subbagian Layanan Informasi Publik dan Tata Usaha, Muhammad Rangga. Turut hadir mengikuti rangkaian acara, Komisioner KIP dan perwakilan badan publik penerima anugerah. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Kementerian ATR/BPN Raih Juara III Bersama pada Turnamen Tenis Antarinstansi SATO Open 2025 Piala Wakil Ketua BPK

 

Jakarta, Merdekasumsel.com —  Tim tenis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil meraih Juara III Bersama dalam Turnamen Tenis Antarinstansi SATO Open 2025 Piala Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Turnamen yang berlangsung pada 12 hingga 14 Desember 2025 ini, diselenggarakan oleh BPK RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-79. 

“BPK merupakan salah satu partner kami dalam bekerja yang selama ini mengaudit Kementerian ATR/BPN. Ketika mengundang kami dalam kejuaraan ini, kami hadir full team. Alhamdulillah, kami bisa melangkah hingga semifinal bersama Kementerian Pertahanan, BPK, dan TNI AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara),” ujar Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, di Lapangan Tenis The Racquet Club (TRC), Jakarta, Minggu (14/12/2025).

Pada babak penyisihan grup yang digelar Jumat, 12 Desember 2025, Tim Kementerian ATR/BPN tergabung di Pool B bersama Kementerian Pertahanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Bank Mandiri. Dari hasil penyisihan Pool B, Kementerian ATR/BPN berhasil keluar sebagai runner-up dan lolos ke babak delapan besar, mendampingi Kementerian Pertahanan yang menjadi juara Pool B.

Memasuki babak delapan besar, Tim Kementerian ATR/BPN menunjukkan performa solid dengan mengalahkan Tim BNI sehingga memastikan langkah ke babak semifinal. Di babak semifinal yang digelar pada Minggu (14/12/2025), Kementerian ATR/BPN menghadapi Tim TNI AU. Dalam pertandingan tersebut, Kementerian ATR/BPN harus mengakui keunggulan Tim TNI AU yang melaju ke babak final.

Setelah melalui seluruh rangkaian pertandingan, hasil akhir turnamen di posisi Juara I adalah BPK RI, Juara II diraih TNI AU, sementara Juara III dinobatkan untuk dua kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian ATR/BPN.

Dwi Budi Martono yang hadir menyaksikan babak final bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menilai ajang olahraga ini tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga memperkuat silaturahmi dan komunikasi lintas instansi. 

“Ke depan, kami berharap latihan bersama dapat lebih sering dilakukan. Selain berbagi pengalaman olahraga, kami juga bisa berdiskusi mengenai pekerjaan, termasuk kondisi di daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta mempererat silaturahmi antara pegawai pusat dan daerah,” pungkas Dwi Budi Martono. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More