Komitmen Selesaikan Persoalan Aset TNI, Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Tanah untuk Puslatpur TNI AD Terluas se-Asia

 

OKU Timur, Merdekasumsel.com —  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 42 sertipikat untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025). 

Total luas Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan ini, mencapai 32.782,5 hektare yang artinya Puslatpur ini menjadi yang terluas di Asia.

"Sertipikat yang ada di sini baru awal. Begitu kami jadi Menteri ATR/Kepala BPN, kami berkoordinasi dengan Pak Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau, kami mendapat setumpuk dokumen persoalan aset TNI yang secara keseluruhan totalnya itu mencapai 649 titik yang harus kami selesaikan. Banyak sekali. Karena itu, pelan-pelan satu per satu kita selesaikan," ungkap Menteri Nusron dalam sambutannya.

Dalam kurun waktu tiga bulan, tim dari Kementerian ATR/BPN bersama Kemhan dan TNI telah berhasil menyelesaikan 92 kasus. Dari total 649 titik, 126 di antaranya berkaitan dengan TNI AD, sementara sebagian besar berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Untuk menjaga aset negara tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengusulkan skema Hak Pengelolaan (HPL) bagi seluruh aset tanah TNI. "HPL ini adalah hak tertinggi dalam sertipikat tanah di Indonesia. Selama Indonesia masih ada, status HPL tetap melekat pada tanah tersebut," tegasnya.

Menurutnya, HPL akan memberikan kepastian hukum bagi TNI sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut. Sebagai solusi, di atas tanah HPL, masyarakat dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai, dengan persetujuan dari pemegang HPL, yaitu TNI. 

"Semangatnya adalah aset negara tidak boleh hilang, tetapi negara juga tidak boleh bermusuhan dengan rakyatnya. TNI harus merangkul dan melindungi rakyat karena TNI lahir dari rakyat," kata Menteri Nusron.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi yang diberikan oleh Menteri Nusron. Ia pun berkomitmen, di samping membenahi aset, TNI akan mengedepankan kepentingan masyarakat. "Ini juga kami akan benahi supaya betul-betul masyarakat yang memanfaatkan lahan," ujarnya.

"Terima kasih, banyak sekali ide yang diberikan oleh Pak Menteri bagaimana teknisnya. Kami akan berupaya semaksimal mungkin bahwa bagaimana nanti lahan ini berproduksi harus lebih dominan pro masyarakat di sekitar. Kami akan yakinkan itu," pungkas Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Hadir dalam kesempatan ini, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru; Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis; Komandan Kodiklat Angkatan Darat, Letjen TNI Mohammad Hasan; serta Bupati dan Forkopimda OKU Raya. Turut mendampingi Menteri Nusron, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati beserta jajaran. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Berusaha Melarikan Diri Dari Polisi, Pelaku Pembegalan Wartawan Dihadiahi Timah Panas

 

OKU TIMUR, MERDEKASUMSEL.COM -- Kerja keras Tim Resmob Satreskrim Polres OKU Timur kembali membuahkan hasil. 

Kali ini Tim resmob berhasil mengamankan satu orang pelaku pencurian dengan kekerasan atau yang lebih familiar disebut begal dengan korban seorang wartawan radio yang terjadi pada bulan november lalu. 

Pelakupun dihadiahi timah panas oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan, Senin (21/12).

Kapolres OKU Timur AKBP Dalizon melalui Kasat Reskrim AKP I Putu Suryawan mengungkapkan, penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan kepolisian dengan Nomor : LP - B / 13 / XI / 2020 / SUMSEL / OKUT / SEK BP PELIUNG, Tanggal 24 November 2020.

"Pada november bulan lalu seorang rekan kita yang bertugas sebagai penyiar radio mengalami pembegalan dan melapor ke Polsek BP Peliung. Berdasarkan laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan akhirnya mendapatkan identitas ketiga pelaku," ungkap Kasat Resekrim.

Kasat melanjutkan,pada hari ini senin tanggal 21 Desember 2020 Tim Resmob mendapat informasi tentang keberadaan salah satu pelaku yang berinisial DS (34) warga Kecamatan BP Peliung.

"Saat hendak dilakukan penangkapan, tersangka DS berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur kepada tersangka," terangnya.

Tersangka beserta barang bukti berupa satu buah cincin warna emas dan satu buah handphone yang di duga milik korban telah diamankan di Mapolres OKU Timur. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. 

"Saat ini kami masih dalam upaya pengejaran terhadap dua orang tersangka lainnya yang telah kami kantongi identitasnya. Dan untuk motor korban juga masih dalam pencarian," pungkasnya. 

Laporan : Rilis Polres Oku Timur 

Read More

Ratusan Warga OKU Timur Bersaing Ikuti Seleksi Jadi Anggota PPK

Ratusan warga ikut tes tertulis PPK

OKU Timur, Merdekasumsel.com - Sebanyak 361 peserta calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten OKU Timur, mengikuti tes tertulis yang diselenggarakan KPU OKU Timur, pada Kamis (30/01/2020).

Tes tertulis diikuti ratusan warga dari berbagai kecamatan di OKU Timur itu diselenggarakan di Aula SMA Negeri 1 Belitang.

Ketua KPU OKU Timur, Herman Jaya SSos melalui Devisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Yuliansyah SE mengatakan dari 373 yang lulus seleksi administrasi yang mengikuti tes tertulis hanya 361 orang dan yang tidak hadir sebanyak 12 orang.

"Tes tertulis dilakukan selama satu hari dan diikuti sebanyak 361 orang dan sebanyak 12 orang tidak hadir tes," ungkapnya.

Usai tes tertulis itu, tahapan berikutnya akan dilaksanakan pemeriksaan maupun pengecekan hasil tes tertulis, lalu pengumuman kelulusan tes tertulis dan kemudian dilakukan tes wawancara.

"Namun untuk tes wawancara dilaksanakan setelah masa tanggapan dari masyarakat berakhir," tambahnya.

"Tanggapan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengetahui kualitas para calon PPK yang akan bertugas pada Pilkada serentak 2020 di Bumi Sebiduk Sehaluan," lanjutnya.

Lebih lanjut Yuliansyah menuturkan, untuk kelulusan tes tertulis sesuai rangking maupun peringkat dan dalam pelaksanaan tes tertulis turut diawasi oleh anggota KPU Sumsel.

"Setiap kecamatan lima orang sehingga yang dibutuhkan 100 PPK. Dengan sistem gugur bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

"Selaim itu, dalam pelaksanaan tes tertulis diawasi oleh KPU provinsi karena ini sistem gugur maka kita himbau peserta untuk benar-benar dan serius dalam mengikuti tes tertulis ini," tambahnya. (DEV)

Read More