Tak Pandang Bulu, Lima Personel Polres OKU Selatan Diberhentikan Tak Hormat, Ini Inisialnya

 


OKU Selatan, Merdekasumsel.com - Ketegasan Kapolres OKU Selatan, AKBP I Made Redi H., S.H., S.I.K., M.I.K., dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan di tengah masyarakat, tetapi juga diterapkan secara konsisten di lingkungan internal kepolisian.

Sejak menjabat sebagai Kapolres OKU Selatan pada Juli 2025, AKBP I Made Redi H. telah menunjukkan komitmen penegakan disiplin dan integritas institusi melalui penindakan terhadap lima personel yang terbukti melakukan pelanggaran terkait narkotika hingga dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri.

Dari lima personel tersebut, tiga telah resmi diberhentikan dan menjalani upacara PTDH pada 25 Mei 2026, sedangkan dua lainnya telah menerima putusan PTDH pada 31 Juli 2026 dan saat ini masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan internal Polres OKU Selatan, sekaligus menegaskan bahwa penegakan aturan berlaku bagi seluruh personel tanpa pengecualian.

Kapolres OKU Selatan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari integritas aparat penegak hukum itu sendiri.

"Sejak awal menjabat, saya menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, termasuk di lingkungan internal kepolisian. Kita harus berani menegakkan aturan terhadap diri sendiri sebelum menuntut masyarakat untuk mematuhinya. Tidak ada perlindungan bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran," tegas AKBP I Made Redi H.

* Lima Personel Dijatuhi Sanksi PTDH, Berikut Dasar Putusannya

Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, Polres OKU Selatan menyampaikan rincian putusan sidang kode etik terhadap lima personel tersebut:

1. Bripka YV - Pelanggaran terkait penyalahgunaan dan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika Diproses sejak November 2025 dan telah menjalani sidang kode etik profesi Polri dengan putusan Nomor PUT/05/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 berupa sanksi PTDH. Saat ini, proses administrasi pemberhentian masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan. Selain sanksi kode etik, yang bersangkutan juga telah menjalani sidang di Pengadilan Umum dengan vonis pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2 miliar.

2. Bripka ICK - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/03/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 berupa sanksi PTDH. Pemberhentiannya telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP/240/V/2026, dan upacara PTDH telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026.

3. Bripka EK - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/02/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 berupa sanksi PTDH. Pemberhentiannya telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP/241/V/2026, dan upacara PTDH telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026.

4. Bripka D - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/04/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 berupa sanksi PTDH. Pemberhentiannya telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP/242/V/2026, dan upacara PTDH telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026.

5. Briptu MRR - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/06/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 berupa sanksi PTDH. Saat ini, proses administrasi pemberhentian masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan.

Dengan demikian, dari lima personel yang dijatuhi sanksi PTDH, tiga telah menyelesaikan proses pemberhentian, sementara dua lainnya masih berada dalam tahapan penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

* Ketegasan Merupakan Bagian dari Pembenahan Institusi

Kapolres OKU Selatan menjelaskan bahwa penegakan kode etik terhadap personel merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan dalam menjaga profesionalisme, kedisiplinan, dan kehormatan institusi Polri. Menurutnya, setiap pelanggaran harus ditindak secara objektif dan adil. Namun, penegakan sanksi juga harus disertai evaluasi terhadap sistem pengawasan serta pembinaan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

"Kami tidak menjadikan banyaknya anggota yang diberhentikan sebagai ukuran keberhasilan. Justru setiap pelanggaran menjadi pengingat bahwa pengawasan harus diperkuat, pembinaan harus diperbaiki, dan integritas harus terus dijaga. Ketegasan diperlukan, tetapi pencegahan jauh lebih utama," ungkap Kapolres.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan sejumlah individu tidak dapat dijadikan gambaran terhadap keseluruhan personel Polres OKU Selatan yang selama ini menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

"Masih banyak anggota kami yang bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, dan menjaga kehormatan institusi. Karena itu, pelanggaran yang dilakukan individu tidak boleh dibiarkan mencederai pengabdian anggota lainnya maupun merusak kepercayaan masyarakat," jelasnya.

* Pemberantasan Narkoba Dilaksanakan Secara Menyeluruh

Sejalan dengan pembenahan internal, Polres OKU Selatan terus menempatkan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika, serta kegiatan pencegahan yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya persoalan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut perlindungan generasi muda, ketahanan keluarga, dan masa depan masyarakat OKU Selatan.

"Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Baik masyarakat maupun anggota Polri, semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Prinsip inilah yang terus kami pegang dalam menjalankan tugas," tegasnya.

* Transparansi untuk Memperkuat Kepercayaan Masyarakat

Kapolres OKU Selatan menegaskan bahwa keterbukaan mengenai proses penegakan kode etik maupun proses hukum merupakan bentuk tanggung jawab institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik tidak dibangun dengan menutupi kekurangan, melainkan melalui keberanian melakukan evaluasi, memperbaiki sistem, dan menegakkan aturan secara konsisten.

"Kami menyadari bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tindakan nyata. Setiap pelanggaran yang terbukti harus ditindak, setiap kelemahan harus dievaluasi, dan setiap kekurangan harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan," ujarnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif mendukung pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar.

Menutup keterangannya, AKBP I Made Redi H. menegaskan bahwa penegakan disiplin internal dan pemberantasan narkoba merupakan bagian dari komitmen menghadirkan kepolisian yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

"Ketegasan bukan diukur dari banyaknya orang yang dihukum, tetapi dari konsistensi menegakkan aturan dan keberhasilan mencegah pelanggaran terulang. Tujuan kami bukan sekadar memberikan sanksi, melainkan membangun institusi yang semakin baik dan semakin dipercaya masyarakat," pungkasnya.(Ven)

Share:

Medco E&P Grissik Ltd. Dorong Pengembangan Usaha Ikan Salai Untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat



Musi Banyuasin, Merdekasumsel.com - KKKS Medco E&P Grissik Ltd. (Medco E&P Grissik) mendorong pengembangan usaha pengolahan ikan salai di Desa Macangsakti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Inisiatif ini dilakukan melalui sosialisasi dan dialog bersama Kelompok Macang Bakti Jaya Makmur (MBJM), pada Senin (16/11) untuk mengoptimalkan potensi hasil budidaya ikan menjadi produk bernilai tambah dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Kegiatan bertema "Mengasap Tradisi, Menguatkan Ekonomi: Perjalanan Ikan Salai" ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Selama ini, Kelompok MBJM telah menjalankan kegiatan pembibitan dan budidaya ikan. Melalui pengolahan hasil budidaya menjadi ikan salai, kelompok MBJM diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Fredy, salah satu anggota Kelompok MBJM, menyambut baik inisiatif tersebut. "Terima kasih kepada Medco. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu mengembangkan usaha kelompok. Permintaan ikan asap cukup tinggi sehingga kami melihat peluang untuk mengembangkan usaha ini," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim Medco E&P Grissik juga berdialog dengan anggota kelompok mengenai persiapan pengembangan usaha pengolahan ikan salai. Pembahasan meliputi manajemen usaha, inovasi kemasan, pemenuhan legalitas produk, dan pemasaran digital. Pembekalan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelompok dalam mengembangkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Senior Manager Communication Medco E&P Leony Lervyn mengatakan pengembangan usaha ikan salai merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal. ”Kami berharap inisiatif ini dapat membantu Kelompok MBJM mengembangkan usaha secara bertahap, mulai dari peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga perluasan pemasaran. Dengan penguatan kapasitas dan pendampingan yang tepat, potensi lokal dapat berkembang menjadi peluang usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

Implementasi program ini juga telah melalui verifikasi lapangan oleh tim Ernst & Young (EY) melalui kunjungan kepada kelompok penerima manfaat Program Ikan Salai (Smoked Fishery Program). Verifikasi dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan penerima manfaat, serta penelaahan dokumen program sebagai bagian dari evaluasi implementasi Program LBD. Matahari D. Arianne dari tim Climate Change and Sustainability PT Ernst & Young Indonesia menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan perkembangan dalam penguatan kapasitas kelompok dan pengembangan rantai nilai usaha perikanan.

"Secara umum, Program Ikan Salai telah berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha masyarakat dan membuka peluang pengembangan pasar yang lebih luas. Kami juga melihat komitmen kelompok untuk melanjutkan pengembangan usaha, antara lain melalui perbaikan kemasan, peningkatan umur simpan produk, dan diversifikasi produk olahan berbasis ikan," ungkap  Matahari. (05)

Share:

Atlet Prabumulih Sumringah! Bonus Atlet Cair, Walikota : Jangan Cepat Puas Diri

 



Prabumulih, Merdekasumsel.com - Ratusan atlet Kota Prabumulih sumringah. Mereka baru saja menerima bonus dari Pemkot Prabumulih setelah sukses memborong medali di Porprov Sumsel XV dan Peparprov Sumsel V 2025.

Bonus itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Prabumulih H Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (19/11/2026). "Kami ucapkan selamat kepada para atlet, kami atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih karena berkat para atlet membuat nama Kota Prabumulih harum di kancah olahraga Sumatera Selatan," kata Arlan.

Arlan bilang, medali itu tidak datang begitu saja. Ada latihan rutin, disiplin, pengorbanan waktu, sampai semangat pantang menyerah di baliknya. "Prestasi ini harus dijadikan penyemangat untuk terus meningkatkan kemampuan dan menargetkan pencapaian yang lebih tinggi pada kompetisi berikutnya dan jangan mudah berpuas diri," tegasnya.

Ia juga memastikan Pemkot akan terus support dunia olahraga Prabumulih, termasuk peningkatan sarana dan prasarana di Bumi Seinggok Sepemunyian. 

Kepala DKOP Kota Prabumulih, Joko Firdaus, membeberkan capaian kontingen Prabumulih. Di Porprov Sumsel XV di Muba 2025, Prabumulih bawa pulang 90 medali : 15 emas, 20 perak, 55 perunggu. Di Peparprov Sumsel V, Prabumulih juga tampil gahar dengan 71 medali: 34 emas, 24 perak, 13 perunggu.

Totalnya? 161 medali! Bonus dibedakan sesuai medali :

Atlet :

  • Emas : Rp 10 juta
  • Perak : Rp 5 juta
  • Perunggu : Rp 2,5 juta

Pelatih :

  • Emas : Rp 5 juta
  • Perak : Rp 2,5 juta
  • Perunggu : Rp 1,5 juta

"Bonus diberikan sesuai perolehan medali didapat," jelas Joko. Penyerahan bonus juga dihadiri Forkopimda Kota Prabumulih yang ikut menyerahkan secara simbolis.Buat para atlet, bonus ini bukan sekadar angka. Ini bukti kalau keringat dan kerja keras mereka selama latihan tidak sia-sia. (05)

Share:

Serap Aspirasi Warga Buay Pemaca, DPRD Sumsel Tampung Keluhan KUR hingga Usulan Mobil Damkar

 



OKU Selatan, Merdekasumsel.com - Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar kegiatan Reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 di Desa Talang Padang, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja anggota dewan di wilayah Kabupaten OKU dan OKU Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 23 November 2026.

Kelima legislator provinsi yang hadir dalam dialog terbuka bersama warga tersebut adalah Sri Mulyadi, Attahirah Putri Lestari, Mirza Gumay, Andriansyah, serta Fattan Qoribi.

Dalam sesi dialog, masyarakat setempat menyampaikan empat usulan utama yang menjadi kendala di lapangan. Keempat poin tersebut meliputi sulitnya pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kerap ditolak pihak bank, kebutuhan pembangunan jalan lingkar desa, peningkatan layanan kesehatan, serta pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumsel Sri Mulyadi memastikan seluruh aspirasi warga telah dicatat untuk dibawa ke tingkat provinsi.

"Semua usulan yang disampaikan warga Desa Talang Padang hari ini, baik itu masalah KUR yang ditolak di Bank BRI, jalan lingkar desa, masalah kesehatan, maupun usulan mobil pemadam kebakaran, semuanya sudah kami tampung," ujar Sri Mulyadi.

Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga tuntas. "Saya tegaskan, semua usulan ini akan kami perjuangkan di Dewan Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah amanah dari rakyat dan menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkannya sampai terealisasi," tambahnya.

* Sorotan Layanan Kesehatan

Persoalan akses dan pelayanan kesehatan mendapat perhatian khusus dari para legislator. Anggota DPRD Sumsel Attahirah Putri Lestari mengimbau warga yang hendak dirujuk ke rumah sakit di Kota Palembang agar melapor terlebih dahulu sebelum berangkat.

Langkah ini dinilai penting guna mempermudah koordinasi dengan pihak fasilitas kesehatan di ibu kota provinsi.

"Untuk masyarakat yang akan berobat, tolong memberi info sebelum pasien berangkat ke Palembang. Supaya dapat dikoordinasikan dengan rumah sakit, agar begitu pasien sampai di Palembang penanganannya bisa lebih cepat, tidak bingung lagi, dan tidak terlambat ditangani," kata Attahirah.

Sementara itu, anggota DPRD Sumsel lainnya, Mirza Gumay, melontarkan pernyataan tegas terkait hak warga memperoleh layanan medis. Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemui penolakan dari pihak rumah sakit, terutama dalam kondisi darurat.

"Apabila ada rumah sakit yang tidak menerima atau menolak warga atau pasien, silakan laporkan. Jangan takut melapor. Warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau ada rumah sakit yang menolak pasien, laporkan kepada kami, biar kami tindak lanjuti dan kami perjuangkan," tegas Mirza yang disambut tepuk tangan warga.

Kegiatan reses yang berlangsung tertib dengan pengamanan aparat TNI dan Polri ini turut dihadiri Camat Buay Pemaca Zainan Sagiman, Danramil Kapten Inf Hairul Masri, Kapolsek Buay Pemaca Ipda Endi Hardi, jajaran Babinsa, serta sembilan kepala desa di wilayah Kecamatan Buay Pemaca.(Ven)

Share:

Nyalakan Semangat Belajar, PEP Ramba Berbagi Seragam Sekolah untuk Siswa Kurang Mampu

 

BAGIKAN - PEP Ramba Field membagikan seragam dan perlengkapan sekolah kepada 15 siswa SDN Ramba yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui program SESAMA


Musi Banyuasin, Merdekasumsel.com - Bendera Merah Putih berkibar di bawah langit Musi Banyuasin setiap Senin. Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ramba berbaris rapi, memberi penghormatan kepada Sang Saka.

Di tengah suasana khidmat itu, pandangan Erma Suryani, sang kepala sekolah, menyapu barisan siswa. Satu hal yang ia sadari: putih-merah seragam mereka tak lagi senada. Ada yang memudar, ada yang kebesaran. Ia mencatatnya dalam hati, lalu bertanya-tanya apa yang bisa ia dan sekolah lakukan.

Pada 29 Mei 2026, datang jawaban atas pertanyaan Erma. Pertamina EP (PEP) Ramba Field, bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 (PHR Zona 4), hendak membagikan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Tak pikir lama, Erma dan para guru SDN Ramba menyambut baik niatan tersebut. Ia lalu mengecek Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Lima belas orang anak yang penghasilan orang tuanya paling rendah dipilih menjadi penerima bantuan tersebut.

Senin, 2 November 2026, tampak lebih cerah di SDN Ramba. Setelah Merah Putih terbentang di ujung tiang, 15 orang anak tersebut dipanggil ke sebuah ruangan. Tas putih berlogo Pertamina dan Danantara telah berjajar di salah satu sisi ruangan.

Tas tersebut berisi seragam, sepatu, tas ransel, alat tulis, dan botol minum baru. Senyum memancar dari wajah 15 orang anak tersebut. Senyum yang sama juga terlukis di wajah Erma dan guru-guru lainnya. Para siswa berbaris, menunggu giliran mengambil tas putih tersebut. "Alhamdulillah, bantuan ini membuat anak-anak yang tidak mampu menjadi semangat belajar," ucap Erma.

Bantuan seragam sekolah ke SDN Ramba yang dilaksanakan PEP Ramba Field merupakan bagian dari program Seragam Sekolah untuk Semua (SESAMA) dari Pertamina Foundation. Melalui SESAMA, Pertamina Foundation menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah ke berbagai daerah di sekitar wilayah operasional Pertamina.

SDN Ramba menjadi salah satu lokasi pelaksanaan SESAMA karena terletak di ring 1 wilayah operasional Pertamina, yakni wilayah kerja PEP Ramba Field. Lima belas orang siswa penerima manfaat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka dipilih dan diusulkan sebagai penerima manfaat oleh pihak sekolah.

Program SESAMA menjadi bentuk komitmen perusahaan ikut serta dalam peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu di sekitar wilayah operasi. "Melalui SESAMA, kami ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu juga bisa pergi ke sekolah dengan percaya diri dan gembira. Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan mereka menyiapkan bekal masa depan," ucap Hanif Setiawan, Senior Manager Pertamina EP Ramba Field. (05)

Share: