Prabumulih, Merdekasumsel.com - Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di tingkat daerah memerlukan komitmen serta kolaborasi yang kuat antarinstansi. Roda pemerintahan tidak dapat berjalan optimal jika fungsi pengawasan legislatif dan penegakan hukum berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keselarasan visi.
Semangat membangun jembatan komunikasi tersebut tecermin saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Deni Victoria, menghadiri undangan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, Asvera Primadona. Pertemuan lintas sektoral ini dikemas dalam agenda formal Konsolidasi dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Tahun 2026.
Pertemuan penting tersebut berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting. Walau terpisahkan oleh layar digital, keseriusan kedua belah pihak dalam membahas isu-isu krusial di daerah tidak berkurang. Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan unsur kejaksaan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) pemerintahan daerah, termasuk jajaran lembaga legislatif di tingkat kabupaten dan kota.
Membangun Komunikasi Preventif
Kehadiran pimpinan DPRD Kota Prabumulih dalam forum ini menjadi sinyal positif bagi iklim birokrasi di kota bermotto Seinggok Sepemunyian tersebut. Langkah Deni Victoria menghadiri FGD ini menegaskan komitmen parlemen daerah untuk terus membuka ruang koordinasi yang sehat dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejari Prabumulih.
Dalam praktiknya, sinergi tripartit yang melibatkan lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai sangat vital. Kolaborasi ini bukan untuk saling mengintervensi kewenangan, melainkan sebagai langkah preventif (pencegahan) agar seluruh produk kebijakan publik, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan di daerah tetap berjalan di dalam koridor hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui komunikasi yang intens, potensi deviasi atau pelanggaran aturan dalam tata kelola keuangan daerah dapat ditekan sejak dini. Hal ini penting demi menjamin bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan berujung pada masalah hukum di kemudian hari.
Gaung Berskala Nasional
Dinamika diskusi dalam FGD ini terasa kian berbobot karena cakupannya yang tidak hanya melokalisir isu sektoral regional semata. Forum yang diinisiasi oleh jajaran Jaksa Agung Muda ini turut dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia (Adeksi).
Kehadiran organisasi induk yang menaungi legislator tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia itu memperluas spektrum pembahasan. Ruang dialog menjadi lebih komprehensif dalam memetakan tantangan hubungan kerja antara korps adhyaksa dan lembaga legislatif di berbagai daerah di Indonesia.
Melalui forum berskala nasional ini, jajaran kejaksaan dan DPRD dari berbagai wilayah dapat saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman terkait dinamika pengawasan pembangunan. Hubungan kelembagaan yang harmonis namun tetap profesional diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim investasi yang aman, kepastian hukum di daerah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat luas.(Ber)
.jpeg)
0 komentar:
Posting Komentar