Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan

DPRD dan Pemkot Prabumulih Sepakati Raperda Insentif Investasi dan Penanggulangan Bencana


Prabumulih, Merdekasumsel.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih resmi memberikan persetujuan dan menyepakati keputusan bersama atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis tahun 2026.

Keputusan besar bagi regulasi daerah ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-XXI Masa Persidangan ke-III yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Kamis (21/5/2026).

Rapat paripurna penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., didampingi Wakil Ketua I Aryono, S.T. Jalannya rapat juga dihadiri langsung oleh Walikota Prabumulih H. Arlan, Wakil Walikota Franky Nasril, S.Kom., M.M., serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah se-Kota Prabumulih.

Agenda utama dalam rapat paripurna kali ini berfokus pada empat tahapan krusial, yaitu:

1. Penyampaian laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Kota Prabumulih Tahun 2026.

2. Pengambilan Persetujuan Anggota DPRD Kota Prabumulih.

3. Penyampaian Pendapat Akhir Walikota Prabumulih.

4. Penandatanganan Keputusan Bersama terhadap Pengesahan Raperda.

Melalui pembahasan yang dinamis, Anggota DPRD Kota Prabumulih akhirnya resmi menyepakati dua Raperda strategis untuk dijadikan peraturan daerah, di antaranya Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, menegaskan bahwa pengesahan regulasi ini merupakan wujud nyata komitmen legislatif dalam mengawal roda pembangunan dan memajukan perekonomian daerah. "Dengan adanya payung hukum yang jelas mengenai insentif investasi, kita berharap roda ekonomi Prabumulih bergerak lebih cepat. Begitu juga dengan raperda penanggulangan bencana, ini adalah langkah preventif kita untuk memberikan rasa aman yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat," ujar pria yang akrab disapa DV tersebut.

Di tempat yang sama, Walikota Prabumulih H. Arlan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kerja keras dan sinergi yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran legislatif. "Kami atas nama jajaran eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan. Sinergi yang baik ini membuktikan bahwa kita memiliki visi yang sama. Regulasi investasi dan mitigasi bencana ini akan segera kita implementasikan demi kesejahteraan warga Kota Prabumulih," pungkas Walikota yang akrab disapa Cak Arlan ini.

Dengan ditandatanganinya keputusan bersama tersebut, kedua regulasi baru ini diharapkan dapat segera berjalan efektif untuk menarik para investor sekaligus memperkuat sistem mitigasi kebencanaan di Kota Prabumulih.(BR)

Share:

Jelang Musda, Deni Victoria Tegaskan Siap Dukung Kembali HCU Jadi Ketua Demokrat Sumsel, Berhasil Jadikan Demokrat Sumsel Makin Jaya





Prabumulih, Merdekasumsel.com - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan ke V, dinamika dukungan mulai menguat dari berbagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Salah satu dukungan tegas datang dari DPC Partai Demokrat Kota Prabumulih.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh kepada H Cik Ujang untuk kembali memimpin DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen dan konsistensi kader dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan partai di tingkat provinsi.

Menurut H Deni Victoria, kepemimpinan H Cik Ujang selama ini dinilai mampu membawa Partai Demokrat di Sumatera Selatan semakin solid dan berkembang. Pria akrab disapa DV ini menilai bahwa keberhasilan tersebut menjadi alasan kuat bagi DPC Prabumulih untuk kembali memberikan kepercayaan kepada H Cik Ujang pada Musda mendatang.

"Kami dari DPC Partai Demokrat Kota Prabumulih siap mendukung kembali H Cik Ujang untuk memimpin DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan. Kepemimpinan beliau telah terbukti mampu menjaga soliditas partai serta meningkatkan kepercayaan masyarakat," ungkap Deni ketika diwawancarai, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut Deni menegaskan bahwa dukungan ini bukan hanya bersifat simbolis, melainkan merupakan aspirasi dari seluruh kader di tingkat DPC yang menginginkan keberlanjutan program dan strategi politik yang telah berjalan. "Ini merupakan aspirasi dari seluruh kader yang menginginkan keberlanjutan program dan strategi politik," katanya. 

Musyawarah Daerah DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan sendiri dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat dan menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan partai ke depan. Sejumlah pihak menilai bahwa soliditas dukungan dari DPC akan menjadi faktor penentu dalam proses pemilihan ketua DPD.

Dengan adanya dukungan dari DPC Kota Prabumulih, posisi H Cik Ujang dinilai semakin kuat dalam kontestasi Musda kali ini. Para kader berharap, siapapun yang terpilih nantinya mampu membawa Partai Demokrat semakin maju dan berkontribusi bagi pembangunan di Sumatera Selatan.

Musda ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepemimpinan, tetapi juga momentum konsolidasi untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat akar rumput.(05)

Share:

Ketua DPRD Prabumulih Minta Dinas Perdagangan Koordinasi APH Tindak Tegas Rokok Ilegal

 


Prabumulih, Merdekasumsel.com - Maraknya peredaran rokok ilegal di kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, mendapat perhatian serius Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi. Politisi partai Demokrat itu mengaku prihatin dengan banyaknya peredaran rokok ilegal yang tanpa pita cukai yang jelas-jelas merugikan negara karena tidak membayar pajak tersebut.

"Kita prihatin, dan ini harus ditindak tegas oleh aparat dan pemerintah. Apalagi rokok ilegal tidak membayar pajak karena tidak ada cukai, tentu merugikan negara karena tidak ada pemasukan pajak untuk negara dan daerah," tegas Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria kepada wartawan.

Deni menegaskan dirinya meminta dinas perdagangan bersama pihak-pihak terkait seperti Satpol PP dan aparat penegak hukum untuk melakukan razia karena rokok ilegal jelas merugikan. "Dinas perdagangan harus turun, berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jika perlu mengandeng pihak bea cukai untuk merazia dan menertibkan," tegasnya.

Lebih lanjut suami Hj Leni Kartika SE MSi ini mengatakan DPRD Prabumulih mengukung pemerintah dalam penindakan tegas peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat. Selain itu, Deni juga mengatakan pentingnya edukasi di tengah masyarakat akan bahaya mengkonsumsi rokok ilegal dan kesadaran semua pihak untuk menekan peredaran rokok tersebut. "Karena kita tidak tau bahan apa yang dicampur di tembakaunya dan perlunya kesadaran akan pentingnya sesuatu yang legal apalagi dapat memberi pemasukan untuk negara. Kalau masyarakat tidak membeli otomatis penjualan mereka berkurang dan peredaran berkurang," tuturnya.

Lebih lanjut peraih suara tertinggi di pileg 2024 di kota Prabumulih ini mengharapkan koordinasi dan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga peredaran rokok ilegal di kota Prabumulih dapat berkurang.


Untuk diketahui, peredaran rokok ilegal di kota Prabumulih diketahui marak setelah adanya kasus dugaan KDRT oleh seorang suami diduga bersama selingkuhannya kepada istrinya. Usai kasus itu viral, beredar kabar jika pelaku merupakan bos rokok ilegal di kota Prabumulih dengan omset miliaran.

Banyak masyarakat dan netizen menyebut jika hal itulah yang membuat pelaku dugaan KDRT itu tidak tersentuh, lantaran ada oknum-oknum diduga dibawah kendali bos rokok ilegal tersebut. Sementara pantauan di lapangan, hampir semua warung di kota Prabumulih menjual rokok-rokok ilegal tanpa cukai. Rokok-rokok ilegal tersebut memang dijual lebih murah dari rokok yang memiliki lebel pita cukai. Perbandingannya, jika disetarakan harga satu rokok legal atau bercukai setara dengan dua bahkan tiga rokok ilegal.(BR)

Share:

Ketua DPRD Prabumulih Ikuti Retret Bersama Seluruh Ketua DPRD Se Indonesia


Prabumulih, Merdekasumsel.com - Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). 

Kegiatan yang diselenggarakan di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang itu telah diikuti Deni Victoria sejak Rabu (15/4/2026) lalu hingga Minggu (19/4/2026) mendatang.

Deni yang dihubungi mengungkapkan dirinya bersama para pimpinan DPRD lainnya menerima berbagai materi krusial, antara lain Geopolitik dan Strategi Nasional, Kepemimpinan Beretika, Manajemen Konflik dan Krisis, Wawasan Kebangsaan dan lainnnya.

Keikutsertaan Deni Victoria dalam kursus pemantapan ini menunjukkan komitmen serius untuk terus meningkatkan kapasitas diri demi kemajuan Kota Prabumulih. Melalui bekal ilmu dan jejaring yang dibangun bersama pimpinan daerah se-Indonesia, diharapkan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dapat berjalan lebih harmonis. 


"Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan rutin, melainkan upaya untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan di daerah masing-masing," ujar pria yang akrab disapa DV itu.

Ketua DPRD Prabumulih diharapkan membawa perspektif baru yang lebih segar dan strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran di Kota Seinggok Sepemunyian.

Untuk diketahui, sebanyak 557 Ketua DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten dari seluruh Indonesia mengikuti retret atau Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. 

Adapun rincian peserta sebanyak 38 Ketua DPRD Provinsi, 93 Ketua DPRD Kota, dan 415 Ketua DPRD Kabupaten. Program ini dirancang sebagai wadah penguatan wawasan kebangsaan serta pemantapan nilai-nilai kepemimpinan strategis bagi para pimpinan legislatif di tingkat daerah.

Pemilihan Lembah Tidar sebagai lokasi kegiatan memiliki makna simbolis yang kuat. Sebagai "Kawah Candradimuka" para perwira TNI Angkatan Darat, lingkungan Akmil diharapkan mampu memberikan atmosfer kedisiplinan yang tinggi bagi para peserta.(BR)

Share:

DPRD Prabumulih Matikan Lift Hingga Batasi Pemakaian Air, Dukung Efesiensi Anggaran


Prabumulih, Merdekasumsel.com - Intruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh lembaga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran, ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Prabumulih. 

Sekretaris DPRD Prabumulih, Desi Muharni SSi MSi mengungkapkan menindaklanjuti intruksi pusat itu pihaknya sejak sepekan lalu melakukan efesiensi anggaran mulai dari penghematan listrik, telpon, air dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Dalam rangka mendukung edaran pemerintah pusat kita melakukan efesiensi," ungkap Sekretaris DPRD Prabumulih, Desi Muharni ketika diwawancarai di gedung DPRD Prabumulih, Kamis (16/4/2026).

Desi menjelaskan efesiensi listrik yakni dengan mematikan lift, mematikan lampu dan alat elektronik seperti AC, kipas dan lainnya yang tidak diperlukan. "Dalam satu ruangan cukup satu lampu, ditempat tidak perlu lampu dipadamkan, begitu juga alat elektronik lainnya," katanya. 

Lebih lanjut Desi menuturkan untuk jam rapat pembahasan yang dilakukan anggota DPRD Prabumulih juga mendapatkan perubahan dimana rapat dibatasi hanya sampai pukul 17.00 WIB saja. "Dewan rapat dibatasi hingga pukul 17.00 WIB, lewat dari jam itu diharap selesai melakukan rapat-rapat. Ini juga mengikuti imbauan pemerintah," lanjutnya. 

Desi juga mengakui pihaknya juga melakukan efesiensi untuk penggunaan air dan BBM serta pembatasan jam kerja pada Jumat yakni dengan Work from home (WFH). "Namun meskipun WFH pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat atau tertap berjalan seperti biasanya. Ada sebagian masuk kerja dan yang WFH tetap standby on call," bebernya. 

Pantauan di sejumlah ruangan di gedung DPRD Prabumulih kondisi cukup gelap karena hanya ada satu lampu yang menyala dan bahkan tidak dihidupkan sama sekali. Meski demikian para pegawai di gedung DPRD Prabumulih terpantau tetap melakukan pekerjaan seperti biasanya. (BR)

Share: