Bicara di Indonesia International Valuation Conference, Wamen Ossy Tegaskan Proses Pengadaan Tanah Prioritaskan Keberlanjutan Hidup Masyarakat

 

(Ist)

Tangerang Selatan, Merdekasumsel.com  — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Pengadaan Tanah ke depan harus memprioritaskan keberlanjutan hidup masyarakat. 

Tidak hanya menyelesaikan urusan lahan, tetapi juga memastikan warga terdampak dapat melanjutkan hidupnya secara layak dan bermartabat.

“Pembangunan memang penting, tapi kita tidak boleh meninggalkan masyarakat yang lahannya diambil. Kita ingin setiap proses Pengadaan Tanah juga jadi awal bagi kehidupan yang lebih baik,” tegas Wamen Ossy dalam Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (24/04/2025).

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam proses penilaian ganti kerugian. “Kompensasi bukan akhir dari proses, melainkan awal dari transformasi sosial. Kita ingin masyarakat tidak hanya diganti, tapi juga diberdayakan untuk bangkit lebih baik,” ujar Wamen Ossy.

Dalam pendekatan baru ini, kompensasi bagi masyarakat terdampak tidak lagi berdiri sendiri. Pemerintah menghubungkannya dengan program bantuan seperti hunian pengganti, pelatihan kerja, pendampingan usaha, dan bantuan hukum. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya menerima uang, tetapi juga solusi jangka panjang.

Penilaian dampak sosial atau Social Impact Assessment (SIA) menjadi bagian penting dari setiap tahapan Pengadaan Tanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelompok rentan, seperti petani kecil sering kali kehilangan tanah, pekerjaan, bahkan akses sosial tanpa pendampingan yang memadai.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, di kesempatan ini mengungkapkan pedoman yang ia gunakan dalam Pengadaan Tanah. 

“Paradigma Pengadaan Tanah yang kami terapkan sekarang berbasis pada empat pilar, yaitu penguasaan, penggunaan, pengembangan, dan nilai tanah. Semua ini diarahkan untuk menciptakan layanan pertanahan yang berkeadilan, produktif, berkelanjutan, dan berstandar dunia,” jelasnya. 

Langkah ini merupakan bagian dari pembaruan sistem pertanahan nasional. Pemerintah juga terus berkomitmen memastikan seluruh bidang tanah terdaftar, dan Pengadaan Tanah berjalan secara manusiawi, adil, serta sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Turut hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kesempatan ini, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Agustin Iterson Samosir, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Budi Prasodjo. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Sertipikat Elektronik, Solusi Dokumen Kepemilikan Tanah Lebih Aman dari Risiko Bencana

 

Tangerang Selatan, Merdekasumsel.com — Korban banjir yang kehilangan atau mengalami kerusakan pada sertipikat tanahnya tidak perlu khawatir. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan digitalisasi terhadap sertipikat tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah solusi agar dokumen kepemilikan tanah lebih aman dari risiko bencana. 

"Harusnya dengan Sertipikat Elektronik, tidak ada kekhawatiran sertipikatnya hanyut atau rusak akibat banjir. Semua tersimpan dalam dunia digital dan hanya pemilik dengan akses yang bisa menggunakannya," jelas Menteri Nusron saat ditemui usai menghadiri acara Pengkajian Ramadan 1446 H, di Auditorium Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (06/03/2025).

Untuk itu, Menteri ATR/Kepala BPN mendorong masyarakat untuk segera mengonversi sertipikat tanah yang dimiliki dari analog ke digital. Dengan demikian, kepemilikan sertipikat tetap aman meskipun terjadi bencana. 

Apabila sertipikat yang terkena banjir dan rusak masih dalam bentuk analog, Menteri Nusron mengimbau masyarakat untuk segera datang ke Kantor Pertanahan (Kantah) setempat untuk mengajukan permohonan penggantian sertipikat yang rusak.

Untuk mengurus sertipikat yang rusak, masyarakat dapat mempersiapkan persyaratan yang diperlukan. Beberapa di antaranya, seperti Surat Kuasa apabila dikuasakan; fotokopi identitas pemohon (KTP dan KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; fotokopi Akta Pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum; dan sertipikat asli.

Lain halnya dengan sertipikat yang hilang. Masyarakat dapat membawa persyaratan seperti penggantian sertipikat rusak, namun ditambahkan dengan Surat Pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang hak atau yang menghilangkan; dan surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian setempat. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Hadiri Pengajian Ramadan Muhammadiyah, Menteri Nusron Ingatkan Pentingnya Mengangkat Harkat Martabat Umat

 

Tangsel, Merdekasumsel.com —  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menghadiri acara Pengajian Ramadan 1446 H yang digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (06/03/2025). 

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron sekaligus menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) aset tanah milik Muhammadiyah sebanyak 212 SHM, dengan luas 366.432 meter persegi di Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

Sertipikat tersebut secara simbolis diserahkan oleh Menteri Nusron kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, disaksikan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang juga menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI. 

Setelah penyerahan sertipikat, Menteri Nusron menyampaikan pidato, bahwa tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN adalah mengurus persoalan tanah, dan itu adalah mengurus persoalan dan problematika manusia. "Kami kebetulan di Kementerian ATR/BPN problemnya banyak sekali, seperti problemnya umat manusia. Karena manusia diciptakan dari tanah," kata Nusron sambil berkelakar.

Menteri Nusron lantas menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang kurang lebih artinya sebagai berikut, "Dari tanahlah Aku ciptakan manusia, dan ke dalam tanahlah Aku kembalikan manusia. Serta dari tanahlah Aku bangkitkan ke dalam kehidupan yang berbeda."

Karena mengurus persoalan tanah itu sangat berat, Menteri Nusron pun memohon doa restu kepada Muhammadiyah, agar dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah. Ia juga mengajak semuanya untuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto, para menteri, kepala daerah, hingga para kepala desa agar dalam menjalankan tugas dengan amanah dan mampu mengangkat harkat dan martabat manusia.

Menteri Nusron menuturkan, bahwa tugas sebagai pemimpin dan pengembangan amanat rakyat itu tidak mudah. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa untuk para pemimpin yang memegang amanat rakyat.

Lebih lanjut ia menceritakan, suatu ketika ada seorang Suku Badui dari pedalaman Arab yang mendatangi Rasulallah SAW dan meminta didoakan karena baru saja dipercaya menjadi kepala suku oleh rakyatnya. Mendengar permintaan dari suku Badui itu, Rasulallah SAW kemudian mengangkat tangan dan berdoa, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

"Ya Allah kalau ada di antara umatku yang sedang mengurus rakyat dan umatku, lalu selama ngurus umat dan rakyat selalu mengangkat harkat martabat masyarakat, maka angkaylah derajatnya Ya Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyatnya tapi dalam memimpin selalu mempersulit umat dan rakyatnya, maka persulitlah hidupnya," kata Menteri Nusron menceritakan salah satu kisah Rasulullah SAW.

Dari doa Rasulallah SAW ini, Menteri Nusron mengingatkan dan berdoa semoga presiden Prabowo, Wapres Gibran, para Menteri, pejabat, gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa semua punya niat dan tidak baik untuk mempermudah urusan rakyat. "Semua harus punya niat dan itikad untuk mengangkat harkat martabat masyarakat, dan semoga diangkat derajatnya oleh Allah SWT," jelas Menteri Nusron. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More