Serahkan Sertipikat Hasil Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang, Menteri Nusron Berpesan agar Warga Hati-Hati Jaga Sertipikat

 

Sleman, Merdekasumsel.com —  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid tak henti berpesan agar masyarakat menjaga sertipikat tanahnya dan tak mudah memberikan kepada orang lain untuk mencegah penyalahgunaan sertipikat. 

Ia menyampaikan pesan itu usai membagikan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk Tanah Tutupan Jepang, di Kantor Lurah Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Sabtu (10/05/2025). 

“Bapak/Ibu semua jika punya sertipikat tanah, dirawat ya. Kalau ada yang mau pinjam sertipikatnya, bahkan keponakan atau keluarga sekalipun jangan boleh. Kalau diminta tanda tangan, tolong dibaca dengan teliti. Jika disuruh tanda tangan, tidak dibaca, ternyata malah ditipu. Kalau misal Bapak/Ibu tidak bisa baca tulis, minta tolong Pak Carik (sebutan sekretaris desa di Jawa) untuk dibacakan agar tidak tertipu. Semoga Bapak/Ibu sudah tenang hidupnya karena sudah mempunyai sertipikat tanah,” ujar Menteri Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyerahkan sebanyak 811 sertipikat hasil Konsolidasi Tanah untuk tanah tutupan Jepang. Tanah tutupan Jepang itu sendiri adalah sebutan bagi tanah masyarakat yang dirampas oleh pihak Jepang saat masa penjajahan di tahun 1943-1945 untuk kebutuhan pertahanan Jepang kala itu. 

Terkait Konsolidasi Tanah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah (Pemda) bekerja sama dalam memastikan kejelasan status tanah dari tanah tutupan Jepang ini. 

“Pertama, (mengupayakan) kejelasan status tanahnya supaya tidak menghasilkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dari Pemda sendiri kemudian mengakui bahwa status tanahnya ini milik masyarakat,” jelas Embun Sari dalam keterangannya. 

Total sertipikat yang dibagikan Menteri Nusron kali ini meliputi luas tanah sebesar 703.844 meter persegi dan diserahkan kepada 680 penerima. Sertipikat tersebar untuk tanah di tujuh dusun, yakni Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X.

Embun Sari menjelaskan, karena ini kegiatan Konsolidasi Tanah, maka tak hanya soal legalisasi hak atas tanah, namun juga melakukan penataan kembali bidang tanah yang sesuai dengan tata ruang. 

“Jadi tanahnya ditata kembali. Ada tanah pertanian dan non pertanian, tanah untuk permukiman, fasos dan fasum, seperti jalan raya, drainase, rumah ibadah dan infrastruktur dasarnya lengkap terpenuhi sesuai dengan tata ruang. Akhirnya perjuangan masyarakat dari 1943 telah berhasil, dengan diterbitkannya sertipikat hasil Konsolidasi Tanah,” terang Embun Sari.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam penyerahan sertipikat ini, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto beserta jajaran.  (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Serahkan 811 Sertipikat Konsolidasi Tanah di Parangtritis, Menteri ATR/Kepala BPN: Manfaatkan, Gunakan Sebaik-baiknya

 

Bantul, Merdekasumsel.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 811 sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah kepada masyarakat Parangtritis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Sabtu (10/05/2025). 

Penyerahan berlangsung di Kantor Lurah Parangtritis dan kehadiran Menteri Nusron di sana disambut antusias oleh warga. Secara khusus, ia berpesan kepada para penerima sertipikat agar memanfaatkan tanah secara produktif dan bertanggung jawab.

“Tanah ini sebelumnya sulit diakses, tertutup sejak lama. Sekarang sudah resmi. Datanya jelas. Bapak, Ibu, sudah pegang sertipikatnya. Silakan dimanfaatkan, digunakan sebaik-baiknya,” tutur Menteri Nusron kepada warga dengan menggunakan bahasa Jawa.

Ia juga mengimbau agar tanah yang telah bersertipikat tidak dijual murah, melainkan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sudah punya sertipikat, sudah tenang. Tanahnya bisa untuk usaha, untuk bangun kehidupan yang lebih baik. Yang penting, jangan dijual murah. Jaga baik-baik,” pesan Menteri Nusron.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan apresiasi atas penyelesaian program ini dan berterima kasih atas peran serta semua pihak yang terlibat. “Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gus Menteri, juga warga Parangtritis yang bekerja sama dengan Gugus Tugas Reforma Agraria DIY sehingga penyertipikatan tanah tutupan Jepang ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Total sertipikat yang dibagikan meliputi luas tanah sebesar 703.844 meter persegi dan diserahkan kepada 680 penerima. Sertipikat tersebar untuk tanah di tujuh dusun, yakni Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X. 

Tanah yang disertipikatkan tersebut merupakan bagian dari lahan yang dikenal warga sebagai “tanah tutupan Jepang”, yakni tanah yang pernah dirampas oleh Jepang pada masa penjajahan sekitar tahun 1943–1945 untuk keperluan pertahanan.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan Brilianto beserta jajaran. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Dirjen PHPT Dorong Taruna STPN Yogyakarta untuk Adaptif dalam Menghadapi Transformasi Digital

 

D.I. Yogyakarta, Merdekasumsel.com — Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, mengatakan bahwa generasi muda perlu adaptif menghadapi transformasi digital, terutama dalam hal pelayanan publik dan pendidikan. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada Taruna/i Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam kuliah umum yang berlangsung di Pendopo Sasana Widya Bhumi STPN, D.I. Yogyakarta, Jumat (09/05/2025).

“Tantangan terbesar dalam mengadopsi sistem digital bukan pada teknologinya, melainkan pada pola pikir dan bagaimana kita biasa adaptif. Jika mindset belum berubah, maka transformasi digital hanya akan menjadi slogan. Perubahan yang konsisten akan menciptakan lompatan besar, baik dalam pengembangan diri kalian maupun kelembagaan,” terang Asnaedi.

Dalam mewujudkan perubahan tersebut, Asnaedi mengingatkan Taruna/i STPN tidak boleh hanya mengandalkan rutinitas, tetapi lebih disiplin, kreatif, dan aktif mencari informasi. “Perubahan itu tidak harus banyak. Tidak harus sekaligus, 1% saja setiap hari, itu bisa membuat suatu perubahan yang sangat besar dan berarti, walaupun hanya 1%,” tegasnya.

Selain Dirjen PHPT, kuliah umum yang diikuti oleh 625 taruna/i tingkat II Diploma IV tersebut, juga menghadirkan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Ia menyampaikan materi mengenai arah kebijakan pendaftaran tanah di Indonesia. 

Muhammad Rifqinizamy Karsayuda merasa bangga dan terhormat dapat berbicara di hadapan seluruh civitas academica STPN. “Saya secara pribadi merasa sangat terhormat karena bisa bicara di podium ini. Mudah-mudahan perspektif pikiran dan apa yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Komisi II DPR RI, bisa menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi adik-adik Taruna/i STPN,” ucapnya.

Selaras dengan itu, Ketua STPN, Sri Yanti Achmad mengungkapkan bahwa kuliah umum ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran intelektual, kompetensi, dan kapabilitas para Taruna/i STPN di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. “Kami berharap, mereka dapat menjadi generasi muda yang adaptif, inovatif serta berkarakter di era global yang serba digital saat ini,” lapornya. 

Selain Taruna/i STPN, kuliah umum ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan beserta jajaran; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama sekaligus Ketua Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria), Andi Tenri Abeng; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Tetap Buka Selama Libur Lebaran, Dirjen PSKP Supervisi Jalannya Layanan Pertanahan Terbatas bagi Masyarakat D.I. Yogyakarta

 

(Ist)

Yogyakarta, Merdekasumsel.com — Pada Jumat (04/04/2025), Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, meninjau Kantor Pertanahan (Kantah) yang membuka layanan pertanahan terbatas semasa libur Lebaran. Kedua Kantah tersebut adalah Kantah Kabupaten Sleman dan Kantah Kota Yogyakarta.

"Jadi kami bersama dengan tim datang ke Yogyakarta untuk monitor dan supervisi berkaitan dengan layanan Idulfitri atau layanan Lebaran. Di mana, Kementerian ATR/BPN melalui Pak Menteri berkeinginan agar ATR/BPN tetap hadir dalam waktu liburan kali ini,” ungkap Iljas Tedjo Prijono di Kantah Kota Yogyakarta.

Bukan hanya untuk memonitor jalannya layanan pertanahan selama libur Lebaran, Dirjen PSKP juga ingin memastikan masyarakat bisa tetap mengakses layanan pertanahan di tengah momen libur Lebaran. Ia berinteraksi langsung dengan masyarakat yang mengunjungi dan memanfaatkan layanan terbatas di Kantah Kabupaten Sleman dan Kantah Kota Yogyakarta. 

Dirjen PSKP menilai bahwa program yang diinisiasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN dengan membuka kantor di masa Lebaran ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Sebab, ada orang-orang yang memang baru bisa mengurus urusan pertanahannya usai berdiskusi dengan keluarga besar.

"Tadi kami di Kantah Kabupaten Sleman itu ketemu dengan salah satu masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa lebaran tahun ini semua keluarga kumpul. Ada yang datang dari Kalimantan Tengah, ada yang datang dari tempat yang lain, berkumpul dalam rangka apa? Untuk membagi waris,” cerita Iljas Tedjo Prijono.

Ia lantas mengimbau masyarakat agar ikut memanfaatkan momen libur Lebaran ini untuk mengurus tanah mereka. "Kita mengimbau momen yang sangat baik ini dimanfaatkan secara baik. Karena, liburan momen di mana keluarga saling berkumpul, maka manfaatkanlah momen ini, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai sertipikat yang belum terpetakan,” tutur Dirjen PSKP.

Dalam peninjauan ini, Dirjen PSKP turut didampingi oleh Sesditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Shamy Adrian; Kepala Kantah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul beserta jajaran; dan sejumlah jajaran Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Muhammadiyah dan NU Apresiasi Langkah Kementerian ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf Milik Umat

 

Yogyakarta, Merdekasumsel.com – Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan tujuan mempercepat penyertipikatan tanah wakaf di Indonesia. 

Gerakan ini diapresiasi oleh berbagai kalangan, termasuk Persyarikatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). 

“Kami sangat senang dan mendukung upaya BPN untuk mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf milik umat. Perhatian khusus yang diberikan oleh BPN ini tentu memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat,” ungkap Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto, usai menerima delapan sertipikat wakaf untuk Persyarikatan Muhammadiyah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/03/2025).

Dengan adanya sertipikat, ia merasa lebih tenang karena tanah wakaf kini memiliki kepastian hukum. “Ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf. Kami bisa memanfaatkannya dengan lebih tenang dan yakin,” tutur Agung Danarto.

Pada kesempatan terpisah, Arif selaku perwakilan dari Perkumpulan NU Ngombol, juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas kemudahan serta kelancaran proses sertipikasi yang ia lalui. 

Hal ini ia ungkapkan sesaat setelah menerima sertipikat dengan peruntukan gedung Sekretariat NU Cabang Kecamatan Ngombol langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di Pesantren Darut Tauhid, Purworedjo, Jawa Tengah.

“Prosesnya cepat, mudah, dan tanpa biaya. Tanah yang sudah disertipikatkan ini nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan umat, terutama bagi warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat sekitar Kecamatan Ngombol,” ujar Arif.

Arif menceritakan, asal mula tanah wakaf tersebut adalah pemberian warha setempat. Kini, setelah disertipikasi telah resmi digunakan untuk kepentingan umat. “Dengan adanya sertipikat ini, kami memiliki bukti resmi kepemilikan untuk tanah wakaf di perkumpulan utama Kecamatan Ngombol,” katanya.

Di Pesantren Darut Tauhid, Menteri Nusron juga menyampaikan sepatah kata sambutan di hadapan para santri. Ia mengajak santri untuk terus menjaga keimanan dan perbanyak doa. “Doakan kami dalam menjalankan program pemerintahan. Semoga senantiasa selalu berada di jalan yang benar,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kunjungan Menteri Nusron ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan Pesantren Darut Tauhid di Purworejo, Jawa Tengah ini merupakan bagian dari Safari Ramadan. Turut hadir, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih; Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri; Kepala Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Dony Erwan; serta perwakilan PP Muhammadiyah. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Tingkatkan Produksi, Pertamina EP Raup Laba Sebesar USD 604 Juta

Yogyakarta, Merdekasumsel.com - PT Pertamina EP (PEP), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas, mempunyai tugas mencari sumber minyak dan gas demi mendukung pencapaian target produksi yang telah ditetapkan.

Hingga November 2019, total produksi minyak PEP mencapai 82.396 BOPD. Realisasi tersebut merupakan 101% dari Target Produksi Minyak tahun 2019 yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Sementara produksi gas PEP berada di angka 957 MMSCFD atau 99% dari Target Produksi Gas dalam RKAP 2019.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf dalam kegiatan Media Gathering Pertamina EP yang berlangsung di Yogyakarta, (18/12).

"Pencapaian target produksi baik minyak maupun gas didukung oleh rangkaian eksekusi program kerja yang terintegrasi serta sesuai dengan tatanan waktu", paparnya.

Jumlah pemboran hingga November 2019 mencapai 91 sumur di mana 12 sumur di antaranya masih dalam proses penyelesaian. Sementara jumlah work over yang telah selesai per November 2019 mencapai 184 sumur. Masih ada 9 sumur lagi yang akan rampung dalam waktu dekat.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa eksplorasi sumur juga terus dilakukan dan telah mencapai 10 sumur di mana 3 di antaranya masih dalam proses penyelesaian hingga akhir Desember 2019.

Tidak hanya itu, pemetaan dalam pencarian migas berteknologi dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) juga dilakukan PEP untuk mendukung kegiatan eksplorasi.
Hingga November 2019, PEP telah melakukan survei seismik 2D sebesar 48 km dan survei seismik 3D sebesar 469 km2.

Terkait kinerja keuangan, hingga akhir November 2019, PEP membukukan pendapatan sebesar USD 2.714 Juta. Dari jumlah pendapatan tersebut, PEP meraup keuntungan sebesar USD 604 Juta. "Kinerja keuangan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain harga minyak dan nilai kurs", terangnya.

Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari sinergitas dan kerja keras seluruh insan PEP. Dengan total waktu kerja sebesar 91.487.347 jam kerja selamat, PEP senantiasa menjunjung tinggi aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environmental) sehingga berhasil mempertahankan zero fatality hingga November 2019.

Selain meningkatkan performa dari segi produksi, PEP juga terus berusaha mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.

Konsistensi dan semangat untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat terus dibuktikan dengan mengembangkan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi kerja.

Komitmen yang diiringi dengan kerja keras tentu membuahkan hasil. Sepanjang tahun 2019, PEP meraih berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap program CSR PEP. Beberapa di antaranya adalah Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA), Indonesia Green Awards (IGA), Nusantara CSR Award, Kemenkes CSR Award, Local Hero & PROPER Hero Pertamina 2019.

"Sesuai dengan visi misi CSR kami agar tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, kami akan terus bersinergi dan mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan", tutupnya.(FAP)

Read More