Walikota Prabumulih Melantik Pengurus PD DMI Kota Prabumulih Masa Khidmad 2025-2030

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com — Pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Prabumulih masa khidmat 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Gedung Kesenian Kompleks Rumah Dinas Walikota Prabumulih,  Rabu (17/9/2025) yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1447 H.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Sumatera Selatan , Dr. K.A.Bukhori Abdullah, M.Hum

Dalam kepengurusan baru tersebut, Drs. KH.  Zulkarnain. HB, dipercaya menjabat sebagai Ketua Pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kota Prabumulih, Muslimin Jamir, S.IP. MM sebagai Sekretaris, dan H. Aef Syaifuddin sebagai Bendahara.

Dengan Kompisisi Kepengurusan Ketua Bidang Organisasi dan Idaroh, Azimi Asnawi, S.Ag.

Ketua Bidang Sarana Hukum dan Wakaf, Marsudi Pawiro.S.Ag.

Ketua Bidang Ibadah Dakwah Pengkajian dan Pembinaan Umat, Santo Kumar.

Ketua Bidang Sosial Kemanusiaan dan Kesejahteraan Umat dan Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak Ahmad, Romadhon, S.Sos.I. M.Si.

Ketua Bidang Pengkaderan Pendidikan Pengembangan SDM pemuda dan Irmas, Albert Susanto, S.Ag. M.Pd.I.

Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewira Usahaan, H. Junaidi Idris.

Ketua Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Kominfo,  Masagus Ibrahim, ST.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut Walikota Prabumulih H. Arlan, Unsur Forkompimda Kota Prabumulih, Pimpinan Ormas, Ketua Ta'mir Masjid Sekota Prabumulih, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat.

Pelantikan ini menandai dimulainya masa kerja baru bagi DMI Kota Prabumulih dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pemberdayaan umat di wilayah tersebut.

Pada Kegiatan Pelantikan tersebut juga di laksanakan Pengukuhan dan penyerahan SK Takmir Masjid se-Kota Prabumulih oleh Walikota Prabumulih Bpk. H.Arlan.

Dalam sambutannya Drs. KH. Zulkarnain HB, Ketua DMI yg baru dilantik menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yg telah di amanahkan kepada beliau untuk memimpin PD DMI Kota Prabumulih 5 tahun ke depan, beliau juga memohon dukungan dan support dari semua pihak agar dapat menjalankan amanah untuk memakmurkan masjid, sebagai pusat ibadah, pendidikan dan kesejahteraan umat.

Kemudian, Ketua Pimpinan Wilayah DMI Sumatera Selatan dalam sambutannya menyatakan bahwa menjadi pengurus DMI merupakan amanah yg mulia, karena berfikir, mengelola dan bekerja untuk memakmurkan masjid.

Menurutnya, jajaran pengurus yang dilantik siap bekerja selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mengakselerasi peran dan fungsi utama masjid yang meliputi; peningkatan peran masjid sebagai tempat ibadah, pusat muamalah, pusat pendidikan dan dakwah umat Islam. jika semua fungsi utama masjid tersebut dikelola dengan baik, maka akan terwujud visi: memakmurkan dan dimakmurkan masjid, dimana pencapaian tersebut dapat menjadi titik positif bagi DMI untuk berperan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Walikota Prabumulih Bpk. H. Arlan dalam Sambutannya Menyampaikan bahwa Pelantikan Pimpinan Daerah DMI Kota Prabumulih ini bertujuan untuk memakmurkan masjid dan mewujudkan fungsinya sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat, dan persatuan umat. Selain itu, DMI juga berperan dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlaq mulia, dan kecerdasan umat, serta mendukung tercapainya masyarakat Makmur Adil dan Sejahtera di Kota Prabumulih.

Beliau Juga menekankan kepada Pengurus DMI yg Baru dilantik agar dapat  mengakselerasi peran DMI untuk meningkatkan peran masjid sebagai instrumen membangun toleransi, memperkuat serta mempererat persatuan dan kesatuan umat Islam tanah air, khususnya di wilayah Kota Prabumulih. (Ril/FAP)

Read More

Wamen Ossy Apresiasi Dukungan Komisi II DPR RI dalam Kenaikan Pagu Anggaran 2026: Berikan Dampak Nyata bagi Masyarakat

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hal kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. 

Apresiasi itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan dalam RDP tersebut.

Wamen Ossy mengatakan, sekitar 80% tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan anggaran 2026 akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Maka, proses pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelas Wamen Ossy.

Aspek kedua yang menjadi prioritas adalah pembenahan SDM, terutama melalui rotasi penugasan pegawai di berbagai daerah. “Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area bagi seluruh personel agar mereka mendapatkan pengalaman dinas yang beragam dan tidak terjebak di zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambah Ossy Dermawan.

Salah satu layanan Kementerian ATR/BPN yang menjadi sorotan anggota Komisi II DPR RI dalam RDP ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menanggapi hal tersebut, Wamen Ossy merespons soal program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat ini. Ia menjelaskan, dinamika PTSL dari tahun ke tahun. Pada 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun sempat turun menjadi 1,3 juta di 2025. Berkat dukungan dan perhatian DPR, target 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.

“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun demikian, dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita masih memiliki pekerjaan rumah sekitar 25% yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ungkap Wamen Ossy.

Menurutnya, percepatan PTSL sangat penting dalam mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan. Untuk itu, ia berharap pengawasan dan dukungan dari Komisi II DPR RI dapat terus berlanjut. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, mudah-mudahan para Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat terus mengawasi pelaksanaan PTSL ini agar pelaksanaannya semakin maksimal dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Wamen Ossy. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 Ditetapkan Rp9,49 Triliun

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025). Pada rapat tersebut ditetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun.

“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” terang Menteri Nusron yang hadir dalam RDP didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan.

Menteri Nusron menjelaskan, pengelolaan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan. Dari jumlah tersebut, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN di pusat dan daerah. Kemudian, sekitar Rp3,023 triliun difokuskan untuk kegiatan non-operasional.

“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” kata Menteri Nusron.

Selain pengelolaan anggaran, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, meningkat sekitar Rp300 miliar atau 9,12% dari tahun sebelumnya. Target ini didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun, dan sisanya Rp44,651 miliar berasal dari layanan umum.

Melalui pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Komisi II DPR RI, Menteri Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dengan tetap berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut, sinergi antara pemerintah dengan legislatif menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.

“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota DPR RI Komisi II, untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami,” ungkap Menteri Nusron.

Selain Kementerian ATR/BPN, RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda ini juga menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Turut hadir, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Lantik Pejabat Struktural, Menteri ATR/Kepala BPN: Layani Masyarakat dengan Hati, Bukan Transaksi

 

Semarang, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 24 Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/09/2025). 

Para pejabat terlantik diingatkan oleh Menteri Nusron untuk menjalani tugas melayani dengan hati dan mendedikasikan diri kepada masyarakat.

"Layani masyarakat dengan tulus, dengan hati bukan transaksi. Layani masyarakat di bidang pertahanan dan di bidang tata ruang dengan penuh dedikasi karena memang rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan,” ucap Menteri Nusron dalam pelantikan yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah dan serentak di tujuh provinsi lainnya.

Untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, peningkatan kualitas perlu dimulai dari kemampuan diri. Menteri Nusron mendorong agar pejabat yang dilantik bekerja secara profesional dan berintegritas. “Untuk itu, kita semua harus bersama-sama menjaga kemampuan," ujarnya.

Dengan jabatan baru yang diamanatkan, ia juga berpesan agar pejabat terlantik tetap bersikap sederhana dan fokus menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang berkewajiban melayani masyarakat. “Hakikat aparatur negara itu hidupnya harus sederhana sebagai ksatria, hidupnya memang harus sederhana,” pungkas Menteri Nusron.

Dari total 24 Pejabat Struktural yang dilantik serentak di tujuh provinsi ini, terdapat 7 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 17 Pejabat Administrator. Dalam pelantikan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Menteri Nusron turut didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran. 

Sementara itu, pada pelantikan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Kementerian ATR/BPN Jaga Eksistensi Hak Adat Lewat Pendaftaran Tanah Ulayat di Jambi

 

Sungai Penuh, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen menjaga eksistensi hak-hak adat melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. 

Komitmen tersebut kemudian dirumuskan ke dalam tiga prinsip dasar, yang ditekankan oleh Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, saat membuka Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Provinsi Jambi, Kamis (11/09/2025).

“Tujuan utamanya melindungi kepentingan masyarakat adat selaku pemilik tanah. Tidak ada sama sekali tujuan untuk menghilangkan hak adat, justru sebaliknya, pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk perlindungan negara atas hak masyarakat hukum adat,” tegas Rezka Oktoberia di Umoh Gdeang Luhah Datuk Singarapi Putih, Kota Sungai Penuh.

Rezka Oktoberia menjelaskan, pendaftaran tanah ulayat ini menjadi wujud sinergi antara hukum adat dengan hukum pertanahan nasional. “Sinergi antara adat dan negara mengintegrasikan pengaturan pertanahan menurut hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, yang selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya di hadapan empat kelompok masyarakat hukum adat yang hadir dalam sosialisasi.

Pendaftaran tanah ulayat ini sepenuhnya menjadi keputusan masyarakat hukum adat. Tanah ulayat didorong untuk tetap didaftarkan dan disertipikasi untuk memberikan keamanan atas tanah-tanah tersebut di masa mendatang. “Ini bukan instruksi sepihak dari negara, keputusan sepenuhnya berada di tangan masyarakat hukum adat. Negara hadir untuk memberikan perlindungan,” terangnya.

Apresiasi atas langkah pengadminsitrasian dan pendaftaran tanah ulayat disampaikan oleh Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah. “Tanah ulayat adalah salah satu bentuk kekayaan adat dan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial yang tinggi. Tanah ulayat bukan sekadar aset fisik, tetapi juga simbol identitas keberlanjutan hidup serta tatanan nilai masyarakat hukum adat yang telah terpelihara turun-temurun sejak dahulu. Kita patut bersyukur bahwa proses ini telah mulai berjalan. Ini merupakan capaian penting yang patut kita syukuri bersama,” terang Azhar Hamzah. 

Sejalan dengan itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Humaidi, berharap kolaborasi terus berjalan bukan hanya sebatas program, namun jadi gerakan bersama untuk melindungi hak-hak adat secara berkesinambungan. “Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, niniak mamak, hingga masyarakat luas, untuk bergotong royong mendorong proses pendaftaran tanah ulayat. Dengan niat yang baik, kita dapat memastikan tanah ulayat tetap lestari dan memiliki manfaat nyata bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria juga menyerahkan 12 sertipikat kepada masyarakat dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Sertipikat yang diserahkan adalah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikat wakaf, serta aset Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh. Penyerahan sertipikat didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jambi.

Dalam sosialisasi ini, hadir memberikan materi terkait Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat, Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, serta perwakilan dari Kemendagri dan Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh. Setelah sesi pemaparan, dilakukan diskusi dengan masyarakat hukum adat yang dimoderatori oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh, Tetet Sutadi. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More