BRI Cabang Prabumulih Sukses Salurkan Bantuan PKH Rp9,9 Miliar kepada 10.000 Keluarga Penerima Manfaat

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com — PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Prabumulih kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program bantuan sosial pemerintah. Pada tahap 4 tahun 2025 ini, BRI Prabumulih sukses menyalurkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai total Rp9,9 miliar kepada 10.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Prabumulih dan sekitarnya. 

Penyaluran program bantuan sosial pemerintah berupa program keluarga harapan (PKH) tersebut berlangsung sejak bulan September hingga awal November 2025 dan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Branch Office Head BRI Prabumulih, Maradong Enrico William, pada Kamis, 20 November 2025. 

Pria yang akrab disapa Adong ini menegaskan bahwa penyaluran PKH dilakukan secara bertahap, sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Menurutnya, BRI berperan sebagai lembaga penyalur yang memastikan setiap bantuan diterima tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Maradong menjelaskan bahwa penyaluran PKH dilaksanakan mulai September hingga awal November 2025. Pembagian secara bertahap ini bertujuan menghindari penumpukan massa di titik-titik layanan serta memastikan proses berjalan tertib dan efisien. Setiap KPM menerima bantuan sesuai haknya melalui mekanisme nontunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Penyaluran bansos telah dilakukan secara bertahap mulai September sampai November 2025. Kami memastikan penyaluran bansos dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran,” jelas Maradong.

Menurutnya, BRI tidak hanya bertindak sebagai lembaga penyalur, namun juga sebagai mitra pemerintah dalam memastikan proses distribusi berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari penyelewengan.

Untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama bagi warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, BRI Prabumulih menyiapkan loket khusus serta menambah jumlah petugas layanan. Langkah ini mendapat respon positif dari masyarakat karena membantu mempercepat proses serta mengurangi antrean.

Maradong menyatakan bahwa pihaknya memahami karakteristik masyarakat penerima bantuan, sehingga pelayanan ramah, cepat, dan humanis menjadi prioritas utama. “Petugas juga aktif memberikan pendampingan agar proses berjalan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Maradong menegaskan bahwa BRI Prabumulih siap mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “BRI selalu hadir untuk membantu pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga,” tegasnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa BRI akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran agar semakin efektif pada periode berikutnya.

Untuk diketahui, Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat prasejahtera. Dengan nilai bantuan yang diterima setiap bulan, KPM dapat membeli bahan pangan seperti beras, telur, kacang-kacangan, sayuran, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya di e-warong.

Penyaluran PKH sebesar Rp9,9 miliar ini membawa dampak besar bagi masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan. Bantuan ini sangat membantu keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan harian tanpa harus mengeluarkan biaya besar dari pendapatan mereka yang terbatas.

Di Prabumulih sendiri, banyak penerima PKH mengaku sangat terbantu dengan kelancaran penyaluran yang dilakukan oleh BRI. Pelayanan yang ramah, proses yang cepat, serta adanya pendampingan membuat mereka tidak kesulitan dalam mengambil bantuan. (Ril/FAP)

Read More

Pertamina Drilling Dorong Talenta Masa Depan, VP Human Capital Jadi Pembicara Utama di ICCN Connects 2025

 

Bandung, Merdekasumsel.com — Indonesia Career Center Network (ICCN) kembali memperkuat perannya sebagai jejaring nasional pusat karier perguruan tinggi melalui penyelenggaraan ICCN Connects 2025 yang digelar pada Rabu, (19/11), di Telkom University, Bandung, Jawa Barat. 

Forum ini mengusung tema “The Future-Ready Partnership : Navigating Digital-Green Transition through Campus–Industry Synergy” sebagai respons atas dinamika dunia kerja yang menghadapi percepatan transformasi digital dan transisi ekonomi hijau.

Abimanyu Suryadi, VP Human Capital PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling), hadir sebagai salah satu narasumber utama. Abimanyu menegaskan komitmen Pertamina Drilling dalam membangun sinergi berkelanjutan antara dunia pendidikan dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Perubahan lanskap industri global menuntut generasi muda untuk tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan adaptif terhadap perkembangan teknologi, keberlanjutan, dan kebutuhan industri yang terus berubah. Perguruan tinggi pun dituntut semakin mampu mempersiapkan lulusan yang relevan dan kompetitif.

Presiden ICCN, Dr. Rosaria Mita Amalia, S.S., S.IP., M.Hum, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penguatan kompetensi nasional.

“Sinergi kampus, ICCN, dan industri adalah mitra strategis dalam membangun talenta masa depan yang mampu menavigasi transisi digital-green. Bersama kita memperkuat kolaborasi untuk masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” ujarnya.

Dalam sesi pemaparan, Abimanyu Suryadi menyampaikan materi berjudul “Fostering Diversity, Equity & Inclusion for Excellence Performance at Pertamina Drilling”. Ia mengulas bagaimana Pertamina Drilling mengimplementasikan prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, serta berorientasi kinerja unggul.

“Penguatan budaya kerja berbasis DEI merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang resilien dan berdaya saing tinggi. Pertamina Drilling berkomitmen menciptakan ruang bagi setiap individu untuk berkembang, berkontribusi, dan berinovasi,” jelas Abimanyu.

Kehadiran Pertamina Drilling dalam ICCN Connects 2025 menjadi wujud nyata dukungan industri terhadap pengembangan talenta nasional. Kolaborasi kampus dan industri melalui platform seperti ICCN diharapkan mampu mempercepat terwujudnya SDM Indonesia yang siap menghadapi transformasi digital-green dan tantangan global di masa depan. (Ril/FAP)

Read More

Kunjungan Perdana ke Papua, Menteri Nusron akan Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat dan Serahkan Sertipikat Rumah Ibadah

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Papua pada hari Rabu (19/11/2025). 

Sejumlah agenda telah disusun untuk memperkuat layanan pertanahan dan tata ruang di wilayah tersebut, sekaligus memperkuat koordinasi serta kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat.

“Semoga tidak ada halangan, Pak Menteri Nusron akan berada di Papua untuk menjalankan agenda-agenda strategisnya mulai besok,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Shamy Ardian menjelaskan bahwa setibanya di Bumi Cenderawasih, Menteri Nusron akan melaksanakan beberapa agenda utama. “Agenda pertama, yaitu sosialisasi pengadministrasian tanah ulayat. Kemudian, lanjut rapat koordinasi pertanahan dengan gubernur dan kepala daerah di sana,” tambahnya.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol, kedua kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan Menteri Nusron sebagai bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN hadir memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, serta memastikan kolaborasi antara jajaran kementerian dan pemerintah daerah berjalan selaras.

Lebih lanjut, Shamy Ardian mengungkapkan bahwa Menteri Nusron juga akan menyerahkan sertipikat untuk rumah ibadah berupa gereja sebagai wujud nyata kementerian dalam mempercepat sertipikasi rumah ibadah.

“Di akhir kegiatan, Pak Menteri juga akan mengumpulkan jajarannya yang ada di wilayah Papua. Beliau akan memberikan pengarahan, pembinaan, serta motivasi tentunya untuk bisa meningkatkan semangat melayani kepada masyarakat,” tutup Shamy Ardian. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Percepat Penyelesaian Persoalan Tanah dan Ruang, Menteri Nusron Adakan Rakor dengan Kepala Daerah Se-Sulsel

 

Makassar, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025). 

Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasionalnya ke berbagai provinsi. Tujuannya, untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata ruang di lapangan.

“Ini provinsi ke-26 yang saya datangi sejak menjabat sebagai menteri. Saya datang ke setiap daerah untuk meng-_update_ informasi dan menyelesaikan masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pendaftaran tanah, hingga konflik pertanahan yang ada,” tutur Nusron Wahid.

Dalam Rakor tersebut, Menteri Nusron menekankan enam poin utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah. “Intinya koordinasi masalah pertanahan dan tata ruang yang mencakup enam hal. Pertama, integrasi data antara Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kedua, pemutakhiran sertipikat lama agar tidak tumpang tindih,” ujar Menteri Nusron.

Selanjutnya, Menteri Nusron menyoroti terkait revisi RTRW dan penyusunan RDTR. Ia menyebut, masih terdapat 116 wilayah di Sulsel yang belum memiliki RDTR. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang serta menarik investasi daerah.

Pembahasan berikutnya adalah langkah penyelesaian tanah wakaf dan evaluasi konflik agraria, termasuk sengketa antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat. Menteri Nusron menegaskan, penyelesaian tanah wakaf di Sulsel baru mencapai sekitar 20% dari total tempat ibadah yang ada sehingga perlu percepatan.

“Masih banyak tempat ibadah yang belum tersertipikasi wakafnya. Ini harus kita dorong bersama. Lalu, juga konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN yang sudah diokupasi masyarakat, semua itu perlu kita evaluasi dan cari solusi bersama,” jelas Nusron Wahid.

Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel, Dony Erwan dan jajaran. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Percepat Sertipikasi, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-Sulsel Ringankan BPHTB bagi Masyarakat

 

Makassar, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi pendaftaran tanah pertama kali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025).

“Kalau mau tanah masyarakat punya sertipikat, saya minta tolong Bapak/Ibu Kepala Daerah buatkan peraturan tentang pembebasan BPHTB, khusus untuk rakyat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Supaya tanah mereka punya kepastian hukum,” ujar Menteri Nusron.

Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Menteri Nusron menilai, masih banyak tanah di Sulsel yang belum memiliki sertipikat karena terkendala biaya BPHTB.

“Ini persoalan besar yang harus kita atasi bersama. Kalau tanah sudah diukur, tapi belum jadi sertipikat karena belum bayar BPHTB, ya sayang. Padahal, dengan punya sertipikat, masyarakat bisa lebih tenang dan punya dasar hukum yang kuat atas tanahnya,” imbau Menteri Nusron.

Dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah kepada sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan. Sertipikat yang diserahkan meliputi untuk Kabupaten Luwu sebanyak 4 sertipikat, Kabupaten Pangkep 208 sertipikat, Kabupaten Wajo 1 sertipikat, Kabupaten Jeneponto 10 sertipikat, Kota Makassar 10 sertipikat, Kabupaten Luwu Timur 2 sertipikat, Kabupaten Soppeng 17 sertipikat, dan Kabupaten Bantaeng 2 sertipikat.

Salah satu penerima ialah Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Abd Rahman Assegaf. Di momen ini ia mewakili daerahnya menerima 208 sertipikat aset milik Pemerintah Kabupaten Pangkep.

“Aset ini bukan sekadar dokumen, tapi menjadi bagian dari neraca dan kekuatan finansial daerah. Karena itu kami akan terus bekerja sama dengan BPN untuk menuntaskan penyertipikatan seluruh aset milik Pemda. Kami sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran di Pangkep,” ungkap Abd Rahman Assegaf.

Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Dony Erwan dan jajaran. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More