Pemkot Prabumulih Terima Kunker Komisi 1 DPRD Provinsi Sumsel Dalam Rangka Monitoring Pemanfaatan Bangub 2020

 


Prabumulih, Merdekasumsel.com -- Dalam rangka monitoring pemanfaatan dana bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumsel alias dana bantuan gubernur (Bangub) Sumsel tahun anggaran 2020 di Kota Prabumulih, Komisi 1 DPRD provinsi Sumsel melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Prabumulih.


Kunker komisi 1 yang dipimpin ketua Komisi 1 DPRD Sumsel, Antoni Yuzar SH MH itu, diterima langsung oleh Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM didampingi Sekda, Elman ST MM beserta sejumlah kepala OPD, diruang rapat lantai 1 Pemkot Prabumulih, Senin (14/06).


Ketua Komisi 1 DPRD Sumsel, Antoni Yuzar mengatakan, pihaknya melakukan kunker ke Kota Prabumulih untuk mengetahui realisasi atau pemanfaatan dana bantuan dari APBD Provinsi Sumsel untuk Kota Prabumulih tahun anggaran 2020 yang lalu.


“Kami mohon informasi masalah bantuan dana dari APBD Provinsi Sumsel,” ujar Antoni Yuzar, ketika diwawancarai wartawan disela-sela kegiatannya melakukan kunker di Kota Prabumulih, Senin (14/06).


Dikatakan Antoni, dari hasil kunker tersebut pihaknya telah mendengarkan langsung penjelasan dari Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya terkait pemanfaatan dana bantuan tersebut.


“Tadi telah disampaikan beliau (wako Prabumulih), telah mendapatkan dana hibah dari pemprov beserta pemanfaatannya,” ungkapnya.


Dalam kunker tersebut juga sambung Antoni, pihaknya menampung keluhan dari Walikota Prabumulih terkait masih minimnya dana bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi untuk pemkot prabumulih.


“Namun masih sangat minimal, Insya Allah kedepan kami DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan dan mengusulkan kepada pemprov agar ditingkatkan lagi dana bantuan untuk Kota Prabumulih,” ucapnya.


Sementara, anggota Komisi 1 DPRD Sumsel DR H Budiarto Masrul mengaku suprise usai mendengar paparan dari Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya terkait pencapaian pembangunan di Kota Prabumulih.


“Luar biasa, yang pertama kita lihat jaringan gas 100 persen satu-satunya di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Kemudian, program-program UMKM, bagus sekali untuk masyarakat ini akan menghidupkan ekonomi masyarkat, kesejahteraan masyarakat fasilitas disiapkan banyak sekali oleh pak wali termasuk bedah rumah,” bebernya.


Lebih lanjut, Budiarto berharap, pembangunan di Kota Prabumulih dapat dijadikan model pembangunan di Sumatera Selatan. “Kita mengharapkan kabupaten/kota yang lain harus berupayalah meniru apa yang dilakukan Kota Prabumulih ini, karena ini betul-betul menyentuh masyarakat yang paling bawah,” tuturnya.


Masih kata politisi Partai Gerindra itu, pemaparan mengenai keberhasilan pembangunan di kota Prabumulih akan menjadi bekal komisi 1 DPRD Provinsi Sumsel saat melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota yang lain.


Ketika disinggung mengenai keluhan walikota prabumulih, terkait minimnya dana bantuan gubernur untuk Kota Prabumulih, Budiarto menegaskan, pihaknya sangat memberikan respek akan hal itu. “Kita sangat memberikan respek, mudah-mudahan tidak hanya komisi 1 nanti akan kita sampaikan juga ke Banggar supaya ada tambahan untuk kota Prabumulih,” pungkasnya.


Sementara, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, komisi 1 DPRD Pemprov Sumsel sengaja datang ke Prabumulih untuk mengecek langsung pemanfaatan dana bantuan gubernur.


“Kita sampaikan bahwa anggaran (ban-gub) tahun kemarin lebih kurang Rp27 miliar, jangan nanti ada suuzon Prabumulih mentang-mentang ada pak wakil gubernur (Prabumulih dapat ban-gub besar) ternyata idak sama sekali dan tahun ini juga tadinya kita dapatkan Rp15 miliar dan kita sedang berjuang supaya menjadi Rp50 miliar toh dulu kita lebih besar pada periode sebelumnya,” ungkap Ridho Yahya.


Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Prabumulih itu mengharapkan dukungan dari DPRD dan Pemprov, untuk memberikan reward bagi daerah yang konsisten melakukan pembangunan dengan memanfaatkan anggaran seefisien mungkin.


“Kabupaten yang menggunakan dana seefisien itu seharusnya diberi reward dan banyak dibantu, sehingga kepala daerah bersaing menghemat anggarannya. Jangan membantu daerah yang banyak jalan rusaknyo, yang sudah hemat ini dibantu lebih kecil itukan salah,” pungkasnya.(FAP/*) 


Share:

0 komentar:

Posting Komentar