Prabumulih, Merdekasumsel.com — Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi di Kota Prabumulih belakangan ini menuai sorotan tajam dari Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria, SH MSi.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut dan meminta Pemerintah Kota segera mengambil langkah tegas, termasuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat.
Menurut Deni, lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam pendistribusian gas bersubsidi tersebut.
"Harus ada koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah agar kebijakan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga berjalan baik di lapangan," tegasnya.
Deni juga menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperbolehkan kembali warung eceran menjual LPG 3 Kg. Kebijakan tersebut menurutnya cukup responsif, namun pelaksanaan teknisnya di daerah masih menyisakan persoalan yang harus dibenahi.
"Instruksi Presiden sudah bagus, tapi pengawasan tetap harus diperketat. Kita tidak ingin kebijakan yang pro rakyat malah disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi," katanya saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menyoroti fenomena sub pangkalan atau eceran yang kini marak namun belum memiliki pedoman teknis yang jelas. Deni berharap dinas terkait segera menyusun regulasi pendukung agar warga tidak kesulitan membeli gas di tingkat eceran.
“Sekarang ini banyak warga yang kebingungan. Mau beli gas ke pangkalan, sering kosong. Mau beli di eceran, harganya mahal. Pemerintah harus hadir di tengah situasi ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ketua DPC Partai Demokrat Prabumulih ini juga menyuarakan keresahan warga soal praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh kalangan menengah ke atas. Menurutnya, masih banyak warga mampu yang menggunakan gas subsidi, padahal tidak berhak.
“Ini jelas pelanggaran moral dan aturan. Gas 3 Kg itu untuk masyarakat miskin, bukan untuk restoran besar atau rumah tangga kelas atas,” tegas Deni dengan nada geram.
Ia juga menyebut adanya indikasi alokasi LPG 3 Kg untuk Prabumulih yang justru bocor ke daerah lain. Menurutnya, ini salah satu bukti lemahnya pengawasan dan perlunya tindakan cepat terhadap oknum pelaku distribusi.
Oleh karena itu, Deni mendesak dinas terkait, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Prabumulih, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan dan agen-agen distribusi. “Kalau perlu, cabut izin agen nakal yang bermain,” tandasnya.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan berlapis, mulai dari hulu hingga hilir, agar gas subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, tidak ada kompromi bagi pelaku penyimpangan.
“Gas subsidi ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial. Kalau distribusinya salah sasaran, maka yang paling dirugikan adalah rakyat kecil,” katanya.
Lanjutnya, akan terus mengawal persoalan ini dan siap bekerja sama dengan pihak eksekutif untuk mencari solusi cepat dan tepat. “Kami di legislatif siap mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ucap Deni.
Di akhir wawancara, Deni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut aktif mengawasi distribusi LPG 3 Kg. Ia berharap masyarakat tak segan melapor jika menemukan penyimpangan atau kelangkaan.
“Laporkan jika ada permainan harga atau kelangkaan yang mencurigakan. Pemerintah dan DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh partisipasi aktif dari warga,” tutupnya. (*/FAP)
0 komentar:
Posting Komentar