Kementerian ATR/BPN Tetap Buka Layani Masyarakat Selama Libur Nataru

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah dituangkan melalui Surat Edaran Pelayanan Pertanahan. Menurutnya, momen libur panjang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung dan membicarakan berbagai hal, termasuk aset keluarga.

“Ketika masyarakat pulang kampung, biasanya membicarakan aset, pembagian waris, status sertipikat, atau tanah yang belum terdaftar. Karena itu, hari libur Nataru ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan pertanahan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sekjen ATR/BPN menyampaikan, setidaknya ada tiga jenis layanan yang tetap diberikan Kantor Pertanahan selama libur Nataru. Pertama, pemberian informasi terkait pengurusan administrasi pertanahan. Kedua, penerimaan pendaftaran layanan dalam rangka pemeliharaan data. 

Ketiga, penyerahan produk layanan berupa sertipikat yang telah selesai diproses. Pelayanan akan bisa diakses masyarakat pada 25-26 Desember 2025 serta 1 Januari 2026, dengan jam layanan mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat.

“Kantor Pertanahan menyusun jadwal agar tiga hal tersebut tetap bisa berjalan di hari libur. Ini juga pernah kita lakukan pada libur Hari Raya sebelumnya dan terbukti memberi ruang bagi masyarakat,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Selain itu, masa libur Nataru juga dinilai tepat untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola aset tanah, terutama bagi pemilik yang tinggal di luar lokasi tanah tersebut. Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya menjaga batas tanah, memanfaatkannya secara bijak, atau menitipkannya kepada pihak yang dipercaya agar tidak disalahgunakan.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa layanan di hari libur Nataru turut dimanfaatkan untuk pemutakhiran dan digitalisasi data pertanahan. “Sekarang layanan sudah berbasis elektronik, jadi alih media dan pemutakhiran data juga bisa dilakukan,” kata Dalu Agung Darmawan.

Terkait cakupan layanan, ia menegaskan bahwa seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia tetap buka selama libur Nataru, tidak hanya Kantor Pertanahan di kota/kabupaten besar. Pengawasan pelaksanaan layanan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, yang menghimpun laporan dari seluruh Kantor Pertanahan untuk memastikan layanan berjalan dengan baik.

“Seperti saat libur Idulfitri kemarin, Kepala Kantor Wilayah memastikan pelaksanaan layanan tetap berjalan. Apalagi masih ada pekerjaan dan tunggakan yang harus diselesaikan menjelang akhir tahun,” imbuh Dalu Agung Darmawan.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN. “Kalau membutuhkan informasi, pendaftaran, atau ingin mengambil produk layanan yang belum sempat di hari kerja, silakan datang ke Kantor Pertanahan. Intinya, ATR/BPN ingin lebih dekat dan menyediakan waktu bagi masyarakat,” pungkas Dalu Agung Darmawan. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Kementerian ATR/BPN Gelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97: Penghargaan Bangsa terhadap Perjuangan Perempuan

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke 97 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (22/12/2025). 

Selaku inspektur upacara, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Embun Sari, membacakan Pidato Amanat Pembina Upacara Hari Ibu 2025 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). 

“Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan,” tutur Embun Sari. 

Tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045” yang dipilih untuk tahun ini menjadi pengingat bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi motor utama perubahan. “Perempuan Indonesia bekerja dalam berbagai keterbatasan, namun tetap menjadi pilar ekonomi keluarga, penjaga nilai budaya, pemimpin komunitas, inovator teknologi, pelaku usaha, dan penjaga keberlanjutan kehidupan,” ujarnya. 

Embun Sari yang mengenakan kebaya sebagai identitas perjuangan perempuan Indonesia, menekankan bahwa Hari Ibu bukan sekadar perayaan, namun jadi pengingat pentingnya tindak lanjut peran ibu dalam langkah nyata melalui kolaborasi lintas sektor, dukungan publik, serta komitmen berkelanjutan, untuk memastikan perempuan Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan. 

“Saya mengajak kita semua, pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, organisasi perempuan, dunia pendidikan, media, dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” terang Dirjen Penataan Agraria. 

Dalam upacara ini, bukan hanya Embun Sari yang mengenakan kebaya, para petugas dan peserta upacara perempuan juga seluruhnya mengenakan kebaya. Dalam peringatan Hari Ibu tahun 2025 ini juga dibacakan Sejarah Peringatan Hari Ibu di Indonesia, yang berakar dari penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 di Yogyakarta. Dalam upacara ini juga dilantunkan Hymne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu. 

Petugas Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 merupakan gabungan dari perwakilan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria; Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; serta Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Upacara diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Buka Rakernis Sekretariat Jenderal, Irjen ATR/BPN Sampaikan Peran Strategis Staf Tata Usaha sebagai Pengawas Internal

 

D.I.Yogyakarta, Merdekasumsel.com — Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan pada Senin (22/12/2025). 

Pada forum yang diikuti jajaran Staf Tata Usaha dari satuan kerja (Satker) pusat dan daerah tersebut, Irjen ATR/BPN menyampaikan pentingnya peran Staf Tata Usaha dalam mendukung pengawasan internal serta menjaga akuntabilitas kinerja organisasi. 

“Staf Tata Usaha memiliki peran yang sangat penting dengan rentang kendali yang luas, dari pusat sampai daerah. Staf Tata Usaha diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan Inspektorat Jenderal dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan/ketentuan,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi di D.I. Yogyakarta.

Rakernis Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN mengusung tema “Evaluasi Kinerja dan Strategi Percepatan Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2025 dan 2026 Kementerian ATR/BPN”. Kegiatan ini menjadi forum penguatan peran Tata Usaha dalam menjaga keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.

Pudji Prasetijanto Hadi mengingatkan kepada ratusan peserta Rakernis yang hadir bahwa evaluasi kinerja fisik dan keuangan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari capaian output, namun juga dari kepatuhan proses dan ketepatan pelaksanaan. Pada titik inilah, fungsi Tata Usaha berperan sebagai pengendali administratif yang memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan ketentuan.

“Tata Usaha berada pada posisi strategis karena berhadapan langsung dengan proses administrasi dan pengendalian kegiatan. Jika fungsi ini berjalan dengan baik, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal,” kata Pudji Prasetijanto Hadi.

Sebagai Ketua Panitia Rakernis, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa, dalam kesempatan ini memaparkan laporan dan tujuan pelaksanaan rapat kesetjenan ini. Tujuan utamanya untuk melakukan evaluasi kinerja fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2025 secara menyeluruh sekaligus menyusun strategi percepatan realisasi kinerja tahun 2026. 

Rakernis yang berlangsung selama tiga hari, mulai 22-24 Desember 2025 ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antar unit kerja, menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program, serta mendukung pencapaian program strategis Kementerian ATR/BPN. Sesi diskusi dilakukan dengan melibatkan narasumber dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi. Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Staf Ahli serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Upaya Kembalikan Fungsi Hutan, Pemerintah Mulai Relokasi Masyarakat dari Taman Nasional Tesso Nilo

 

Pekanbaru, Merdekasumsel.com — Pemerintah mulai menjalankan relokasi lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebagai langkah pemulihan fungsi kawasan konservasi. Dalam proses ini, sejumlah masyarakat secara sukarela menyerahkan lahan yang sudah ditempati kepada negara. 

Hal itu menandai komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai kawasan hutan lindung.

“Inilah yang terus kita dorong. Agar masyarakat mau berdiskusi, berdialog untuk menemukan solusi. Dan solusinya hari ini sudah dibuktikan oleh Bapak Menteri Kehutanan, yakni relokasi,” terang Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, dalam kegiatan Relokasi Lahan Masyarakat dari TNTN, yang berlangsung di Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (20/12/2025). 

Wamen Ossy menjelaskan, relokasi yang dilakukan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat. “Mudah-mudahan kalau ini terus kita lakukan, insyaallah, Tesso Nilonya juga menjadi semakin asri, tapi masyarakat pun hak-haknya tidak terkebiri,” ujarnya.

Berdasarkan hasil verifikasi data bersama Satuan Tugas (Satgas) Garuda, ada 1.075 pemegang sertipikat yang berada di dalam kawasan TNTN. Pada kegiatan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis berupa 13 sertipikat milik masyarakat, yang diserahkan kepada Wamen Ossy; Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; dan Plt. Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto.

Sebagai solusi dari relokasi tahap pertama, secara simbolis diserahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada tiga kelompok masyarakat, dengan luas sekitar 633 hektare kepada 228 kepala keluarga. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdampak relokasi juga difasilitasi melalui skema hutan kemasyarakatan. Selanjutnya, akan dilakukan proses pelepasan kawasan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Insyaallah, nanti kalau situasi sudah lebih baik, nanti akan ada proses TORA. Nanti kami keluarkan dari kawasan hutan dan diserahkan kembali ke Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya Kementerian ATR/BPN yang menyertipikasi kebun-kebun masyarakat,” jelas Menteri Kehutanan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan perhutanan sosial, masyarakat tetap memiliki akses pengelolaan lahan secara legal sekaligus menjaga kelestarian TNTN.

“Tidak untuk memusuhi masyarakat, tetapi melakukan persuasi untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di Tesso Nilo. Kemudian, kita relokasi ke tempat lain di luar Tesso Nilo, agar Taman Nasionalnya tetap terjaga. Kembali menjadi rumah aman yang nyaman bagi Domang Si Gajah, tapir, rusa, dan lain sebagainya,” pungkas Raja Juli Antoni. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Tingkatkan Kualitas Layanan Pertanahan, Wamen Ossy Ingin Kantah Jadi Tempat yang Nyaman bagi Masyarakat

 

Pekanbaru, Merdekasumsel.com — Kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan menjadi fokus yang ditekankan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan, saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Jumat (19/12/2025). 

Ia mengajak jajaran untuk memperbaiki kualitas layanan melalui Kantah yang nyaman dan proses pelayanan yang lebih cepat.

“Kita jaga betul Kantah kita supaya menjadi tempat yang saat masyarakat datang bener-bener mereka merasa nyaman untuk merasakan pengurusan di sini. Kita juga harus menyadari, di era saat ini semua prosesnya harus cepat, harus ada hasilnya dengan cepat,” terang Wamen Ossy kepada seluruh jajaran yang hadir mengikuti pengarahan di Aula Kantah Kota Pekanbaru.

Menurut Wamen Ossy, transformasi layanan merupakan keniscayaan yang harus dihadapi bersama. Meskipun perubahan itu tidak mudah, Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang memberikan layanan kepada masyarakat, sudah sepatutnya memerhatikan kebutuhan masyarakat.

“Sekali lagi, Bapak/Ibu mari kita mulai memikirkan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Kalau bisa, kita buat lebih mudah lagi, kita beradaptasi kepada sistem yang baru yang lebih baik,” kata Wamen Ossy.

Sebagai garda terdepan layanan Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy menyebut bahwa jajaran Kantah memiliki peran krusial. Untuk itu, ia meminta agar setiap petugas memahami alur layanan, mematuhi standar operasional prosedur, serta memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat guna meminimalisir keluhan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.

Pengarahan ini disampaikan udah Wamen Ossy meninjau langsung pelaksanaan pelayanan yang ada di Kantah Kota Pekanbaru. Ia meninjau bersama dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, serta Kepala Kantah Kota Pekanbaru, Muji Burohman. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN hadir didampingi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, serta Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan beserta jajaran. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More