Gelar FGD, KPU Kota Jakarta Pusat Berikan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

Jakarta, Merdekasumsel.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) strategis dan implementasi pelaksanaan pendidikan pemilih berkelanjutan di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Kegiatan tersebut digelar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendidikan pemilih yang perlu terus dilakukan untuk memberikan kesadaran demokrasi serta peran penting bagi masyarakat dalam menyukseskan tahapan Pemilu dan Pilkada.

FGD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Jakarta Pusat, Efniadiyansyah MS dan dihadir bersama para anggota KPU Kota Jakarta Pusat. "FGD ini mengambil tema strategi dan Implementasi pelaksanaan pendidikan pemilih berkelanjutan di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat," ungkap Efniadiyansyah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Instansi Pemerintah, perwakilan lembaga pemasyarakatan, perwakilan Mahasiswa, Ketua PPK Pilkada Tahun 2024 se-Kota Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Kasubbag dan jajan sekretariat KPU Kota Jakarta Pusat.

FGD ini menghadirkan dua narasumber yaitu Sandy Yudha Pratama Hulu SH yang merupakan aktivis dari Universitas Indonesia dan Dendy Arifianto SH yang merupakan perwakilan dari Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI). 

Sandy Yudha Pratama Hulu menyampaikan bahwa pemilih pemula sifatnya luas, pemilih pemula ialah pemilih yang baru pertama kali berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum.

Sandy juga mengatakan sudah banyak pemuda yang berkontribusi dalam pemilihan umum. Banyak pemilih pemula yang berpartisipasi politik seperti penyelenggara pemilu adhoc, pemantau pemilu, saksi, tim sukses, anggota parpol, serta agen pemilih muda. Pendidikan politik dimulai dari itu, pemuda paham dan aware dengan suara masyarakat. 

Sedangkan Dendy Arifianto memaparkan bahwa data penyandang disabilitas di Indonesia adalah sebanyak adalah 8,5 persen atau 22.79 juta jiwa, namun mobilitas di TPS kurang memadai bagi penyandang disabilitas. 

Kedepannya diharapkan agar mengundang disabilitas guna menemukan kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses untuk disabilitas sensorik netra diantara Braille, aplikasi/web kompatibel pembaca layar, caption, dan narasi kuat.(05)

Read More

Polres Prabumulih Raih Juara 1 Zona Integritas Menuju WBK WBBM, Wakapolres : Jangan Berpuas Diri

Merdekasumsel.com, Prabumulih - Polres Prabumulih berhasil mendapat prestasi membanggakan dengan meraih Juara 1 Kategori Penilaian Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025, mengungguli Polres Lubuk Linggau sebagai Juara 2 dan Polres Musi Rawas sebagai Juara 3. 

Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana SH SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Baratanata SH mengungkapkan penghargaan diberikan dalam Awarding dan Rapat Reformasi Birokrasi Polda Sumsel Tahun 2025 di Hotel Zuri Palembang, Selasa (9/12/2025). "Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Polres Prabumulih dalam membangun birokrasi yang bersih, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Kasi Humas menuturkan, pemberian penghargaan itu dihadiri oleh seluruh jajaran perwakilan satker dan satwil, termasuk para Wakapolres, Kabagren, Kasubbagrenmin, serta para operator yang menangani program Reformasi Birokrasi Polri di wilayah Sumatera Selatan.

Acara yang dibuka Karorena Polda Sumsel Kombes Pol Budi Suryanto MSi itu mengungkapkan jika penghargaan bukan semata bentuk apresiasi, tetapi juga pemacu bagi seluruh satker untuk terus meningkatkan kinerja, transparansi dan kualitas layanan kepada masyarakat. "Penghargaan diterima secara langsung oleh Wakapolres Kompol Chindi Helyadi SIK MH," tutur Kasi Humas.

Sementara itu, Wakapolres Kompol Chindi Helyadi SIK MH yang hadir mewakili Kapolres Prabumulih menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi yang diraih. "Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Prabumulih. Pembangunan Zona Integritas bukan hanya untuk meraih predikat, tetapi untuk memastikan seluruh layanan kepolisian benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Wakapolres juga menyampaikan pesan Kapolres Prabumulih bahwa penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. "Kapolres Prabumulih berpesan agar prestasi ini tidak membuat kita berpuas diri. Justru harus menjadi tanggung jawab moral untuk mempertahankan bahkan meningkatkan komitmen menuju WBK dan WBBM secara berkelanjutan," tegasnya.

Selain pemberian penghargaan dalam kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Analisa dan Evaluasi (Anev) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polda Sumsel Tahun 2025, yang memaparkan capaian, kendala, dan rencana tindak lanjut ke depan.

Anev tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas layanan kepolisian di Sumatera Selatan.

Dengan capaian Polres Prabumulih sebagai Juara 1 Zona Integritas, diharapkan kinerja Polri di wilayah Sumsel semakin solid, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(FAP)

Read More

Buka Rakernas 2025, Menteri Nusron: Hasilkan Keputusan yang Optimal dan Berkualitas untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pada Senin (08/12/2025). Di hadapan ratusan jajaran dari pusat dan daerah, ia menginstruksikan untuk memanfaatkan momen tahunan ini dengan serius. 

“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya, di Jakarta.

Sesuai dengan tema Rakernas “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menegaskan tiga agenda penting yang harus diselesaikan tanpa kompromi. Ketiga hal itu adalah persoalan penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta penyelesaian pemutakhiran data.

Ia meminta seluruh jajaran memeriksa penyebab tunggakan secara lebih detail. “Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah di dokumen historisnya atau dokumen yuridisnya atau di Peta Bidang Tanah (PBT)-nya kita belum tahu. Karena itu, mohon dicek satu per satu,” imbau Menteri ATR/Kepala BPN.

Soal penyelesaian pemutakhiran data, Menteri Nusron menginstruksikan jajarannya memanfaatkan libur Natal dan akhir tahun 2025 dengan maksimal. "Setahun ini kita berhasil menyelesaikan 2,4 juta. Saya sudah instruksikan waktu di Rapim supaya masuk pada waktu libur. Kalau Natal nanti yang nasrani libur, yang muslim masuk, supaya melakukan pelayanan. Siapa tahu pada masa-masa itu keluarga lagi kumpul dan ada momentum untuk melakukan pemutakhiran sertipikat tanah, termasuk ngukur ulang," ucapnya.

Bukan hanya tiga pekerjaan itu, Menteri Nusron menggunakan momen Rakernas ini untuk mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi dan reformasi perizinan. “RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Rakernas yang diadakan pada penghujung tahun, yaitu 8-10 Desember 2025 ini, diikuti oleh 471 peserta yang terdiri dari jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, hingga sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota di Indonesia. Hadir menjadi pembicara kunci saat pembukaan Rakernas, Anggota III BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq. 

Sebagai rangkaian pembukaan Rakernas 2025, Menteri Nusron memberikan penghargaan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantah Kabupaten/Kota peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Ia menyerahkan penghargaan dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah III, Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Kamaruddin. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Terima Audiensi Kadin, Ajak Bersinergi dengan Pemerintah

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com - Terima Kunjungan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Prabumulih, Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi berharap kejasama membangun Prabumulih, Senin (8/12/2025).

"Tadi kita menerima kunjungan ketua baru dan pengurus Kadin Prabumulih, kita dengarkan visi misi mereka dan kota harapkan dukungan bersama membangun kota Prabumulih," ungkapnya.

Ketua DPRD Prabumulih itu juga berharap peran serta seluruh masyarakat termasuk organisasi Kadin untuk menghidupkan UMKM di kota Prabumulih. "Kita sambut baik dan harapan kita UMKM bisa dibina Kadin Prabumulih. Tadi juga mereka menyampaikan akan dilantik pada 27 Desember," katanya.

Sementara itu Ketua Kadin kota Prabumulih, Rudiansyah STb mengatakan pihaknya melakukan audiensi dengan ketua DPRD Prabumulih sebagai bentuk silaturahmi sekaligus meminta beliau menjadi dewan penasehat Kadin Prabumulih. "Kami tentu memiliki visi misi akan menjalankan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada kami dari Kadin pusat," ungkapnya.

Adapun yang menjadi tugas utama pihaknya yakni bagaimana untuk memperluas lapangan pekerjaan di kota Prabumulih, tentu dengan kerjasama solid dengan pemerintah akan dapat terealisasi. "Tentu kami sebagai media stategis pemerintah tahun 2026 akan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebagaimana sesuai perintah presiden minimal 6 persen sudah bisa bergerak," tuturnya.

Pihaknya menilai di kota Prabumulih memiliki prospek dan Kadin Prabumulih dengan sinergi pemerintah dapat mensupport untuk peningkatan UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Seperti kita ketahui Prabumulih memiliki produk nanas dapat diolah berbagai produk. Nanti pada saat pelantikan Kadin Prabumulih tanggal 27 seluruh pengurus akan menenakan produk tekstil yang 30 persen bahannya dari serat nanas, itu nanti akan kota canangkan," tambahnya berharap kedepan investor akan banyak masuk ke kota Prabumulih.(05)

Read More

Hadir dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Plt. Wakil Jaksa Agung Minta Pencegahan Diperkuat

 

Jakarta, Merdekasumsel.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan para aparat penegak hukum (APH) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025. Hadir sebagai salah satu narasumber, Plt. Wakil Jaksa Agung sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Asep N. Mulyana.

“Kita berharap Rakor kali ini tidak hanya menyesuaikan masalah pertanahan, tetapi juga bagaimana mencegah agar pekerjaan-pekerjaan hari ini tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Asep N. Mulyana dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Dalam sambutannya, Asep N. Mulyana menekankan bahwa budaya lama yang menganggap banyaknya orang ditahan sebagai indikator keberhasilan sudah tidak relevan. Menurutnya, APH harus membangun sistem yang mampu mencegah munculnya perkara, bukan sekadar mengurusi penyelesaiannya. Dengan pendekatan yang lebih sistemik, ia menilai penanganan pertanahan dapat menjadi lebih efektif dan berorientasi pada dampak.

Di hadapan Menteri ATR/Kepala BPN beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Asep N. Mulyana mengakui bahwa persoalan pertanahan bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN. “Persoalan pertanahan bukan persoalan teman-teman di ATR/BPN saja. Kita harus berkolaborasi dari hulu hingga hilir agar dapat mencegah, mengantisipasi, dan menangani persoalan secara bersama-sama,” katanya.

Menteri Nusron lantas mengapresiasi APH yang sudah berperan dalam upaya memberantas mafia tanah. “Terima kasih kepada seluruh APH. Semoga kolaborasi ini bisa terus berjalan. Bila ada oknum ATR/BPN yang terlibat dalam ekosistem mafia tanah, mohon sampaikan kepada kami. Kami tidak akan segan-segan menyerahkannya kepada Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan informasi dan prosedur dari pihak internal sering menjadi celah yang dimanfaatkan mafia tanah. Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN meminta pengawasan dan koordinasi terus diperkuat. “Jangan sampai Bapak/Ibu capek mencari pelaku, ternyata pelakunya dibantu oleh orang dalam sendiri. Dan bantuan pertama biasanya adalah informasi. Kedua adalah bantuan dari masalah penunjukan hal-hal tata cara, terutama prosedur,” pesan Menteri Nusron. 

Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan tahun 2025 ini diadakan Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Tema besar yang diusung adalah Kolaborasi Sinergi Percepatan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan untuk Mewujudkan Asta Cita, Menuju Negara Kuat, Sejahtera dan Maju. Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para narasumber perwakilan dari APH dan instansi terkait. (Ril/FAP)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)

Read More