Kementerian ATR/BPN Investigasi Polemik Sertipikat HGB di Lokasi Pagar Laut

Kementerian ATR/BPN tengah melakukan investigasi terkait pagar laut di di Kabupaten Tangerang, Banten

Diduga Terlilit Hutang, Karyawan Depot Air Isi Ulang Ditemukan Tewas Gantung Diri

seorang pria diketahui merupakan pegawai depot air minum isi ulang ditemukan tewas gantung diri di depot tempatnya bekerja.

Hendak Edarkan Sabu, Lendra Diringkus Tim Opnal Narkoba Polres Prabumulih

Satres Narkoba Polres Prabumulih meringkus Lendra (31), warga Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim.

Percepat Penyelesaian Persoalan Tanah dan Ruang, Menteri Nusron Adakan Rakor dengan Kepala Daerah Se-Sulsel


 

Makassar, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025). 



Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasionalnya ke berbagai provinsi. Tujuannya, untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata ruang di lapangan.



“Ini provinsi ke-26 yang saya datangi sejak menjabat sebagai menteri. Saya datang ke setiap daerah untuk meng-_update_ informasi dan menyelesaikan masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pendaftaran tanah, hingga konflik pertanahan yang ada,” tutur Nusron Wahid.



Dalam Rakor tersebut, Menteri Nusron menekankan enam poin utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah. “Intinya koordinasi masalah pertanahan dan tata ruang yang mencakup enam hal. Pertama, integrasi data antara Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kedua, pemutakhiran sertipikat lama agar tidak tumpang tindih,” ujar Menteri Nusron.



Selanjutnya, Menteri Nusron menyoroti terkait revisi RTRW dan penyusunan RDTR. Ia menyebut, masih terdapat 116 wilayah di Sulsel yang belum memiliki RDTR. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang serta menarik investasi daerah.



Pembahasan berikutnya adalah langkah penyelesaian tanah wakaf dan evaluasi konflik agraria, termasuk sengketa antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat. Menteri Nusron menegaskan, penyelesaian tanah wakaf di Sulsel baru mencapai sekitar 20% dari total tempat ibadah yang ada sehingga perlu percepatan.



“Masih banyak tempat ibadah yang belum tersertipikasi wakafnya. Ini harus kita dorong bersama. Lalu, juga konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN yang sudah diokupasi masyarakat, semua itu perlu kita evaluasi dan cari solusi bersama,” jelas Nusron Wahid.



Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel, Dony Erwan dan jajaran. (Ril/FAP)





Sumber : Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)


Share:

Percepat Sertipikasi, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-Sulsel Ringankan BPHTB bagi Masyarakat

 


Makassar, Merdekasumsel.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi pendaftaran tanah pertama kali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025).



“Kalau mau tanah masyarakat punya sertipikat, saya minta tolong Bapak/Ibu Kepala Daerah buatkan peraturan tentang pembebasan BPHTB, khusus untuk rakyat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Supaya tanah mereka punya kepastian hukum,” ujar Menteri Nusron.



Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Menteri Nusron menilai, masih banyak tanah di Sulsel yang belum memiliki sertipikat karena terkendala biaya BPHTB.



“Ini persoalan besar yang harus kita atasi bersama. Kalau tanah sudah diukur, tapi belum jadi sertipikat karena belum bayar BPHTB, ya sayang. Padahal, dengan punya sertipikat, masyarakat bisa lebih tenang dan punya dasar hukum yang kuat atas tanahnya,” imbau Menteri Nusron.



Dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah kepada sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan. Sertipikat yang diserahkan meliputi untuk Kabupaten Luwu sebanyak 4 sertipikat, Kabupaten Pangkep 208 sertipikat, Kabupaten Wajo 1 sertipikat, Kabupaten Jeneponto 10 sertipikat, Kota Makassar 10 sertipikat, Kabupaten Luwu Timur 2 sertipikat, Kabupaten Soppeng 17 sertipikat, dan Kabupaten Bantaeng 2 sertipikat.



Salah satu penerima ialah Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Abd Rahman Assegaf. Di momen ini ia mewakili daerahnya menerima 208 sertipikat aset milik Pemerintah Kabupaten Pangkep.



“Aset ini bukan sekadar dokumen, tapi menjadi bagian dari neraca dan kekuatan finansial daerah. Karena itu kami akan terus bekerja sama dengan BPN untuk menuntaskan penyertipikatan seluruh aset milik Pemda. Kami sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran di Pangkep,” ungkap Abd Rahman Assegaf.



Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Dony Erwan dan jajaran. (Ril/FAP)





Sumber : Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)


Share:

Pertamina Drilling dan UPN 'Veteran' Yogyakarta Dorong Inovasi Pengeboran Berkelanjutan Lewat Drilling Innovation Forum 2025




Yogyakarta, Merdekasumsel.com - Suasana penuh semangat menyelimuti kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Yogyakarta, pada Rabu (12/11/2025). Para insan energi, akademisi dan inovator berkumpul dalam satu tujuan yakni memperkuat inovasi demi ketahanan energi nasional.


PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) bersama UPN 'Veteran' Yogyakarta menggelar Drilling Innovation Forum (DIF) 2025 bertema 'Empowering Drilling Innovation for Sustainable Growth Energizing the Nation".


Forum yang berlangsung 12–13 November 2025 ini menjadi momentum penting bagi Pertamina Drilling untuk menegaskan komitmennya dalam membangun budaya inovasi, kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi menuju perusahaan world-class energy services.


Menjawab Tantangan Energi Global

Industri migas dan energi nasional kini berada di tengah tantangan besar mulai dari transisi energi, digitalisasi, hingga tuntutan efisiensi dan keselamatan operasi. Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita, menyampaikan bahwa inovasi bukan lagi pilihan, melainkan strategi utama untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dinamika global.

“Tahun 2025, kami fokus pada tiga area strategis, digitalisasi dan automasi operasi pengeboran, pengembangan teknologi hijau sejalan dengan komitmen ESG Pertamina Group serta optimalisasi sistem berbasis data dan continuous improvement,” ujar Avep.


Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri

Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara dunia akademik dan industri energi nasional. Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta, Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si, bersama jajaran civitas academica turut hadir, berdampingan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina Drilling.

Forum yang rutin digelar setiap tahun ini bukan sekadar ajang kompetisi inovasi, tetapi wadah untuk berbagi gagasan, menumbuhkan semangat continuous improvement, serta mengapresiasi ide-ide kreatif dari para pekerja dan mitra akademik.


111 Ide Inovasi, 298 Pekerja Terlibat

Abimanyu Suryadi, VP Human Capital Pertamina Drilling menyampaikan, “Fungsi Quality Management Pertamina Drilling telah memfasilitasi pengumpulan 111 ide inovasi, meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Setelah melalui serangkaian pelatihan dan coaching PDCA, sebanyak 58 tim inovator terpilih untuk mempresentasikan karya mereka di DIF 2025”. “Jumlah partisipan tahun ini juga meningkat signifikan, mencapai 298 perwira, naik 46 persen dibanding 2024,” imbuhnya.


Abimanyu juga menambahkan, penyelenggaraan DIF 2025 di Kampus UPN “Veteran” Yogyakarta memiliki makna khusus. “Kami ingin menghadirkan semangat industri ke lingkungan akademik. Suasana tenda besar yang didirikan di auditorium kampus menggambarkan lokasi pengeboran yang sederhana, penuh keterbatasan, namun justru menjadi simbol nyata semangat berinovasi dan berkarya. Inilah wujud kolaborasi yang sesungguhnya antara kampus dan industri energi,” ujarnya.


Expo Inovasi dan Diskusi Panel

Selain kompetisi inovasi, DIF 2025 juga menghadirkan Innovation Expo yang menampilkan hasil riset dan karya inovatif dari Pertamina Drilling dan UPN Veteran Yogyakarta. Empat tim inovator dari UPN turut ambil bagian dalam forum ini. Pada sesi pembukaan, para peserta juga mengikuti Diskusi Panel Inovasi bertajuk “Accelerating Upstream Innovation, Forging National Energy Independence Through Strategic Collaboration”.


Edukasi dan Regenerasi Talenta Energi

Pertamina Drilling memperkenalkan dunia energi dan teknologi pengeboran kepada mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Program ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk memahami tantangan dan peluang karier di industri energi masa depan.

“Melalui DIF 2025, kami ingin menumbuhkan semangat inovasi, memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi, dan memastikan bahwa Pertamina Drilling terus melangkah maju menuju world-class energy services company,” tutup Avep.(05)



Share:

Jajaran Kantor Pertanahan Prabumulih Ikuti Upacara Memperingati Hari Pahlawan Nasional 2025

 


Prabumulih, Merdekasumsel.com — Jajaran Kantor Pertanahan Kota Prabumulih ikut serta dalam pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Pahlawan Nasional Tahun 2025. 



Upacara peringatan Hari Pahlawan berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (10/11/2025).



Dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel selaku Pembina Upacara Ibu Asnawati, S.H.,M.Si dengan Tema yang diusung pada peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2025 kali ini yaitu “Pahlawanku Teladan ku, terus bergerak melanjutkan Perju”



Tema ini mengingatkan bahwa di era modern, pahlawan bukan lagi mereka yang mengangkat senjata, melainkan yang menggunakan ilmu dan empati untuk membawa kemajuan.



Ayo Dukung Kantor Pertanahan Kota Prabumulih dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (Ril/FAP)




Sumber : Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)


Share:

Tutup Latsar Gelombang 1 Tahun 2025, Sekjen Kementerian ATR/BPN Beri 3 Pesan untuk Pedoman CPNS dalam Bertugas

 


Cikeas, Merdekasumsel.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dalu Agung Darmawan, resmi menutup Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan I hingga VIII Gelombang 1 Tahun 2025, Jumat (07/11/2025) malam. 



Dalam sambutan penutup, ia menitipkan pesan kepada peserta untuk menerapkan ilmu dan nilai yang diperoleh selama pelatihan saat nanti terjun ke masing-masing unit kerja.


"Saya pesankan kepada kalian ada tiga kontemplasi, tiga refleksi yang harus kalian jawab. Kalian membuat apa? Kalian bekerja untuk siapa? dan akan meninggalkan legacy apa? Saya berharap pelatihan ini membuat para peserta dapat menambah wawasan,” ucap Dalu Agung Darmawan, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas.


Bukan hanya wawasan, Dalu Agung Darmawan juga mengingatkan pentingnya ASN menjaga kebugaran jasmani serta memelihara kesehatan mental agar memiliki kondisi batin yang prima. Hal itulah yang mendukung pelaksanaan tugas berjalan optimal.


“Latsar CPNS ini bertujuan untuk membentuk ASN yang profesional, beretika, dan memahami tanggung jawabnya. Dengan fisik, pikiran dan batin yang seimbang, maka ASN mampu menjalankan peran besar dalam menjaga tanah, melindungi masyarakat, serta mempertahankan keutuhan bangsa,” ujar Dalu Agung Darmawan.



Rangkaian pelatihan untuk CPNS Gelombang I tahun 2025 ini diikuti oleh 332 peserta. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Norman Subowo, melaporkan, ada satu peserta yang tidak dapat mengikuti karena sakit sehingga jumlah peserta menjadi 42 peserta dari pusat dan 290 dari daerah. Peserta pelatihan ini merupakan CPNS Angkatan I s.d. VIII. 


Seluruh peserta pelatihan mengikuti kurikulum yang terdiri dari empat agenda, yaitu Sikap Perilaku Bela Negara, Nilai-Nilai Dasar PNS, Kedudukan dan Peran ASN, serta Habituasi. Setelah melalui rangkaian pelatihan, ada 24 CPNS yang dinilai sebagai peserta terbaik.


Adapun hadir mendampingi Sekjen dalam Penutupan Latsar CPNS ini, Kepala BPSDM, Agustyarsyah; Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Indira Proboratri Warpani; Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Heri Mulianto, serta Pejabat Administrator, Fungsional, dan Pengawas di lingkungan BPSDM Kementerian ATR/BPN. (Ril/FAP)





Sumber : Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional. (BPN Prabumulih)


Share: