Meski Dapat Jatah dari Kementrian, Pemkot Prabumulih Pilih Tiadakan Penerimaan PPPK


PRABUMULIH, MERDEKASUMSEL.COM - Jika daerah lain yang mendapatkan formasi dari kementerian pemberdayaan aparatur negara (Kemenpan) telah memulai pembukaan pendaftaran, Pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih justru meniadakan atau tidak akan melakukan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahap pertama.

Kepastian itu disampaikan oleh pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) pemkot Prabumulih, Heri Mirhan SSos kepada wartawan, pada Kamis (14/2/2019) lalu.

Menurut Heri, alasan pemkot Prabumulih tidak membuka pendaftaran disebabkan tidak ada anggaran untuk membiayai rangkaian seleksi maupun tes P3K.

Baca Juga :

"Kita mendapat jatah penerimaan P3K dari kementerian namun belum bisa kita lakukan karena kita tidak memiliki anggaran untuk seluruh proses tahapan jadi kita tiadakan penerimaan tahap pertama," ungkap Heri kepada wartawan.

Heri mengaku formasi diberikan Kemenpan RB untuk penerimaan P3K sebanyak 23 formasi untuk tenaga guru dan penyuluh pertanian.

"Untuk tenaga guru sebanyak 11 formasi dan penyuluh pertanian sebanyak 12 orang, sedangkan untuk kesehatan kosong, padahal data dikita banyak. Jadi hanya 23 honorer K2 bisa ikut, sementara sisanya dari 76 honorer tidak bisa ikut," jelasnya.

Meski di tahap pertama tidak bisa melaksanakan, Heri menjelaskan jika pihaknya akan mengupayakan penerimaan tenaga P3K untuk tahap dua dan akan mengusulkan anggaran penerimaan di Anggaran biaya tambahan (ABT) tahun ini.

"Jika memang nanti disetujui dan ada anggaran maka pada rentang waktu Oktober hingga Desember atau melalui dana APBD Perubahan akan kita lakukan penerimaan P3K tahap 2," jelasnya.(AFP)

Share:

0 komentar:

Posting Komentar